Rasio Pajak Rendah Bikin Pembangunan Tidak Optimal
Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).
MerahPutih.com - Rasio pajak Indonesia sampai saat ini termasuk masih rendah. Padahal pajak merupakan komponen utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Harus diakui di Indonesia tax ratio kita masih termasuk rendah. Itu bukan sesuatu yang membanggakan karena ini menggambarkan belum optimalnya kemampuan kita mengumpulkan pajak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (3/12).
Baca Juga:
Indonesia-Australia Saling Tukar Informasi Pajak
Sri Mulyani menegaskan, penerimaan pajak dengan rasio yang rendah akan menghalangi upaya-upaya dalam membangun negeri menciptakan hal-hal esensial mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bidang pangan, maupun pertahanan keamanan.
"Semua membutuhkan penerimaan negara yang memadai. Karena itu seluruh upaya untuk bisa meningkatkan penerimaan negara dan menghasilkan tax ratio yang meningkat adalah tugas sangat penting,” ujar Sri Mulyani dikutip Antara.
Ia memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi di bidang organisasi termasuk inovasi di kantor pelayanan serta reformasi SDM dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas para jajaran DJP.
Sri Mulyani juga meminta dilakukannya investasi di bidang tata kelola serta investasi dan reformasi di sistem perpajakan agar mampu melaksanakan tugas mengumpulkan penerimaan negara secara cukup tinggi untuk penuhi kebutuhan pembangunan.
Realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2020 sebesar Rp1.276,9 triliun atau turun 15,4 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019 sebesar Rp1.508,5 triliun.
Pendapatan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 15,6 persen (yoy) yaitu Rp991 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp826,9 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp164 triliun. (*)
Baca Juga:
KPK Soroti Kinerja Penerimaan Pajak dan Pengelolaan Aset DKI Jakarta
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Menkeu Klaim Kinerja Bea Cukai Membaik, Tahan Bicara ke Kemen PANRB Buat Rumahkan Pegawai
Bea Cukai Bikin 25 Juta Lembar Pita Cukai Desain Terbaru Untuk 2026
Tanggapi Ancaman Dibekukan Menkeu, Dirjen Bea Cukai: Bentuk Koreksi
Diancam Dirumahkan Menkeu, Dirjen Bea Cukai Akui Image Lembaganya Sarang Pungli
Dana Rp 1 Triliun Tersalur Tepat Waktu, Bank Jakarta Siap Perluas Pembiayaan
Hadapi Gangguan Cuaca Kemenkeu Yakinkan Harga Pangan Terkendali Saat Nataru
Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun