Rapor Merah Pemprov DKI Jakarta soal Keterbukaan Informasi Publik

MerahPutih.com - Lembaga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberi penilaian kurang baik kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Peneliti AJI, Mawa Kresna memaparan hasil monitoring implementasi KIP dari Pemda DKI Jakarta terkait rapor merah dalam keterbukaan informasi publik.

Kresna menjelaskan, penelitian ini menggunakan metode the Freedom Of Information Advocates Network (FOIAnet) ada tiga penilaian yang dilakukan, yakni proactive disclosure, institutional measures, dan processing request.

Pada indikator awal proactive disclosure, Pemda DKI mendapat rapor kuning dengan skala nilai 33 hingga 66. Kresna berkata dalam hal ini tidak ada kepastian siapa yang menjadi penanggung jawab.

"Soal proactive disclosure apakah lembaga membuka infomasi siapa yang bertanggung jawab, apakah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) ada, kontaknya ada. Di Pemprov DKI tidak sepenuhnya komplet juga, ternyata tidak ada patokan siapa yang bertanggung jawab," kata Kresna saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/4).

Kemudian kedua, indikator institutional measures yaitu mengukur bagaimana penerapan pemenuhan hak publik atas informasi serta pengawasan oleh oversight body. Dalam hal ini Pemprov DKI mendapat rapor merah karena nilainya di bawah 33.

"Patokannya adalah ada tidaknya petugasnya yang jaga di sana. Siapa yang bertanggung jawab juga kami tidak dapat itu," tutur dia.

Terakhir, indikator processing request yang merupakan mengukur respon dan tindaklanjut atas permohonan informasi. Dalam hal ini Pemprov DKI kembali meraih rapor merah.

Penilaian itu, kata Kresna, sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Walaupun sudah berjalan 10 tahun namun ia melihat keterbukaan informasi belum dilakukan secara maksimal.

"Jadi kami ingin melihat penerapan UU Keterbukaan Publik setelah lebih dari 10 tahun berjalan," jelasnya.

Ia pun pernah mencoba meminta salinan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 mengenai pajak rokok, namun tak dilayani. Pemprov DKI kembali dapat rapor merah dalam hal itu.

"Kami enggak dapat konfirmasi dan respons. Padahal, di peraturan itu 10 hari, plus 7, plus berapa gitu. Artinya, setelah 10 hari kerja nggak ada respon. Baru kemudian ini enggak ada repon dari mereka sesuai aturan yang sudah ada," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Kerja Sama dengan IPB Atasi Masalah di Jakarta