Headline

Rapat Paripurna Tak Dimulai Bila Anggota DPRD Hanya Tanda Tangan dan Pergi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 09 Juli 2019
 Rapat Paripurna Tak Dimulai Bila Anggota DPRD Hanya Tanda Tangan dan Pergi

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wagub DKI Jakarta, Bestari Barus. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI baru saja melaksanakan rapat finalisasi penyusunan draft tata tertib (Tatib) pemilihan DKI 2 di Gedung DPRD DKI di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Dalam rapat tatib tersebut memutuskan bahwa kehadiran peserta rapat paripurna pemilihan pengganti Sandiaga Uno, harus dihadiri oleh 50 persen plus 1 anggota secara fisik. Artinya anggota DPRD DKI berjumlah 106 orang maka yang hadir harus sebanyak 54 orang.

Wakil Ketua Pansus pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus menegaskan angka tersebut akan dihitung berdasarkan fisik, dan bukan hanya sekedar tanda tangan dan pergi meninggalkan rapat paripurna pemilihan.

"Kehadiran yang dimaksud, adalah kehadiran fisik enggak ada tanda tangan terus langsung pergi," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. (MP/Asropih)

Bestari menegaskan, dalam paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta anggota dewan tak boleh hanya sekedar tanda tangan saja dan langsung pergi.

"Harus ada kepalanya di situ. Harus kehadiran fisik. Kalau orang cuma taken (tanda tangan) terus pulang bagaimana mau dianggap hadir? Sekurang-kurangnya yang dimaksud kehadiran fisik, rapat tidak akan dimulai paripurnanya kalau fisik tidak ada. Karena ini penting bagi rakyat Jakarta karena kehadiran fisik," tutur Bestari.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini juga menuturkan bahwa rapat paripurna pemilihan pendamping Anies di Pemprov DKI tak akan dimulai bila yang hadir secara fisik belum mencapai 54 anggota.

"Jadi kita putuskan paripurna dimulai kalau ada fisiknya bukan hanya tanda tangan," tegasnya.

Bestari menyampaikan, Senin pekan depan Anggota Legislatif Kebon Sirih akan menggelar rapat paripurna pengesahan tatib pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Hari itu juga ada pengumuman nama-nama Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub.

BACA JUGA: Senin Depan Rapat Paripurna Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Wagub DKI Digelar

Polemik Wagub DKI, Sandiaga Uno: Jatah Itu untuk PKS

Kemudian, untuk Rabu (10/7) besok Anggota DPRD DKI bakal mengadakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) tatib.

"Senin paripurna pengesahan tatib sekaligus pengumuman nama-nama anggota panlih. Diharapkan teman-teman fraksi (hadir). Surat dari pimpinan dewan sudah dilayangkan ke masing-masing fraksi," tutupnya.(Asp)

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Partai Nasdem
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Sebanyak 95 persen kebakaran di Jakarta disebut dipicu korsleting listrik. Rano Karno menyoroti kebiasaan penggunaan stopkontak berlebihan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Indonesia
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Rinciannya, 160 sapi dari BUMD, 44 sapi dari Baznas Bazis, serta 6 sapi dari HIPMI.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Indonesia
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, 68 ribu hewan kurban itu dipotong selama tiga hari.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan