Raker Menteri ESDM Bahas RPP KEN dan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi

Didik SetiawanDidik Setiawan - Senin, 03 Februari 2025
Raker Menteri ESDM Bahas RPP KEN dan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi

Merahputih.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Dalam rapat yang membahas Pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), DPR juga menyinggung mengenai "kelangkaan" Gas Elpiji 3 kg alias "Gas Melon", akibat peralihan peraturan yang disusul dengan antrean panjang bagi masyarat untuk memperoleh Gas Melon teersebut. (MP/Didik Setiawan).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
#DPR #Menteri ESDM Bahlil Lahadalia #Bahlil Lahadalia #Gas
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 42 menit lalu
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 42 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
AMPG ke Laporkan Meme Bahlil ke Polisi, Golkar Tegaskan bukan Instruksi DPP
DPP Golkar dapat mengevaluasi bahkan meminta agar laporan itu dicabut, tergantung hasil pembicaraan nanti.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
AMPG ke Laporkan Meme Bahlil ke Polisi, Golkar Tegaskan bukan Instruksi DPP
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Bagikan