Raker Menteri Desa PDTT dan Menteri Transmigrasi dengan Komisi V DPR Bahas Program Kerja APBN 2025

Didik SetiawanDidik Setiawan - Selasa, 29 April 2025
Raker Menteri Desa PDTT dan Menteri Transmigrasi dengan Komisi V DPR Bahas Program Kerja APBN 2025

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa PDTT Ahmad Riza Patria dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Viva Yoga Mauladi saat mengikuti Rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Raker tersebut membahas Pagu anggaran kemeterian sebelum dan sesudah efisiensi, program kerja APBN tahun anggaran 2025, dan Membahas hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2024. (MP/Didik Setiawan).

#Menteri Desa PDT #Menteri Transmigrasi #Komisi V DPR
Ditulis Oleh

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Kecelakaan Maut KA Argo Bromo vs KRL, DPR Dorong Pembangunan Flyover Bekasi tak Bisa Ditunda
DPR mendesak pembangunan flyover Bekasi dipercepat, setelah tragedi KRL vs KA Argo Bromo Anggrek.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
Kecelakaan Maut KA Argo Bromo vs KRL, DPR Dorong Pembangunan Flyover Bekasi tak Bisa Ditunda
Indonesia
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki BBM di Muratara, DPR Minta Investigasi Total
Tragedi bus ALS vs truk tangki BBM di Muratara menewaskan 16 orang. DPR pun meminta KNKT untuk segera melakukan investigasi total.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki BBM di Muratara, DPR Minta Investigasi Total
Indonesia
DPR Minta Publik tak Berspekulasi soal Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Tunggu Hasil KNKT
Komisi V DPR meminta publik tidak berspekulasi soal kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Penyebab kecelakaan harus menunggu investigasi KNKT.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
DPR Minta Publik tak Berspekulasi soal Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Tunggu Hasil KNKT
Indonesia
DPR Desak KAI Integrasikan Pusat Kendali Komunikasi Kereta Pasca-Tabrakan Bekasi
DPR RI desak KAI integrasikan pusat kendali komunikasi kereta pasca tragedi Bekasi Timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
DPR Desak KAI Integrasikan Pusat Kendali Komunikasi Kereta Pasca-Tabrakan Bekasi
Indonesia
Komisi V DPR Petakan 2 Masalah Utama di Balik Tragedi Tabrakan KA Bekasi
DPR RI menyoroti dua masalah utama tragedi tabrakan KA Bekasi Timur: perlintasan sebidang dan sistem persinyalan.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Komisi V DPR Petakan 2 Masalah Utama di Balik Tragedi Tabrakan KA Bekasi
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Total Taksi Green SM Usai Terlibat Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
DPR mendesak evaluasi total Taksi Green SM setelah terlibat kecelakaan di Bekasi Timur. Rekam jejak insiden berulang jadi sorotan, Kemenhub diminta lakukan audit menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 April 2026
DPR Desak Evaluasi Total Taksi Green SM Usai Terlibat Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Indonesia
Komisi V DPR Soroti Pintu Perlintasan Manual dan Masalah Sinyal di Tabrakan Kereta Bekasi
Tragedi tabrakan yang menewaskan 15 orang di Bekasi Timur menjadi alarm keras bagi keselamatan transportasi kereta api di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Komisi V DPR Soroti Pintu Perlintasan Manual dan Masalah Sinyal di Tabrakan Kereta Bekasi
Indonesia
Kecelakaan KRL vs Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, DPR Desak KNKT Segera Investigasi
Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur diduga bermula dari insiden di perlintasan JPL 85. DPR mendesak KNKT segera melakukan investigasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Kecelakaan KRL vs Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, DPR Desak KNKT Segera Investigasi
Indonesia
Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Tewaskan 14 Orang, DPR Desak Pemerintah Atasi Darurat Perlintasan Sebidang
Komisi V DPR meminta evaluasi perlintasan sebidang usai kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Sebab, perlintasan sebidang masih menjadi penyebab kecelakaan.
Soffi Amira - Selasa, 28 April 2026
Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Tewaskan 14 Orang, DPR Desak Pemerintah Atasi Darurat Perlintasan Sebidang
Indonesia
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Komisi V DPR meminta wacana PPN jalan tol ditunda atau dibatalkan selama masa konsesi. Hal itu justru bisa menambah pajak baru bagi masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Bagikan