Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Capaian ini merupakan kali kedua, yang mana pada LKPD Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI Jakarta juga memperoleh opini WTP.
Kendati demikian, pengelolaan aset masih menjadi masalah utama Pemprov DKI. Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar mengatakan BPK mencatat inventarisasi atas aset di DKI Jakarta masih lemah. Namun, permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
"Permasalahan itu adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Akbar di Jakarta, Kamis (16/5).
BACA JUGA: Dipimpin Anies, Pemprov DKI Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Lanjut Akbar, temuan pemeriksaan tersebut diantaranya pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap. Kemudian, terdapat aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI tetapi masih dimanfaatkan oleh pengembang.
Kemudian terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh pengembang, tetapi belum diserahkan kepada Pemprov DKI.
Serta, kata Akbar, adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan.
BPK juga mengungkapkan temuan antara lain penyusunan anggaran pembangunan pada dua RSUD kurang memadai yang mengakibatkan jumlah pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan melebihi kebutuhan.
"Juga masih terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal," jelasnya.
Serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum atau kurang dikenakan denda keterlambatan pada beberapa SKPD. Berdasarkan pasal 20 UU No 15/2004, mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
"BPK berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya," tutupnya. (Asp)
