Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 November 2020
Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini

Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Foto: MP/Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjelaskan, secara detail rencana pembangunan LRT (Light Rapid Transit) di Tangsel. Saking detailnya Rahayu pun menjamin tiket LRT tidak akan lebih dari Rp. 5000.

Hal ini disampaikan oleh Rahayu di hadapan para tokoh Tangsel dalam acara Silaturahmi Akbar Tokoh Masyarakat Tangsel Bersatu untuk Perubahan di Lubana Sengkol Setu, Tangsel pada Selasa (17/11) kemarin.

Dalam acara tersebut juga hadir calon Wali Kota Tangsel no urut 1, H Muhamad yang mempersilakan pasangannya untuk menjelaskan masalah LRT kepada hadirin.

Baca Juga

Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Lebih Baik di 2021

Mengutip para pakar, Rahayu yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan perbedaan LRT dan Mass Rapid Transit (MRT). Untuk Tangsel lebih masuk akal pembangunan LRT dibanding MRT.

"Menurut para pakar, pembangunan LRT lebih masuk akal untuk Tangsel dari sisi pembiayaan jauh lebih murah Rp 600 miliar. Karena MRT membutuhkan Rp 1 Triliun/Km belum pembebasan lahan, sedangkan LRT membutuhkan Rp 400 miliar/Km" kata Rahayu.

Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam acara Silaturahmi Akbar Tokoh Masyarakat Tangsel Bersatu untuk Perubahan di Lubana Sengkol Setu, Tangsel pada Selasa (17/11)

Tangsel, kata dia, adalah kota penyangga Ibu Kota Jakarta. Merujuk kota-kota penyangga Tokyo, dan London tidak ada yang memakai MRT. Kota-kota penyangga tersebut menggunakan LRT dengan 'monorail system' dibangun di atas tanah dengan pembiayaan yang jauh lebih murah ketimbang MRT.

"Kita akan hadirkan LRT untuk Tangsel, kita sudah hitung biayanya Rp 400 miliar/Km, panjang keseluruhan 23 Km, rutenya dari Pondok Aren turun ke Pondok Cabe (Ciputat) melintas ke Pamulang, ke Setu, naik ke Serpong, terus ke Serpong Utara terus nanti nyambung ke Bandara Soekarno Hatta" papar Rahayu.

Terkait harga tiket, Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu menjamin tidak akan lebih dari Rp 5.000.

Baca Juga

AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020

"Kita jamin harga tiket Rp 5000 saja. Ini solusi Muhamad-Saraswati menyelesaikan masalah kemacetan dan membangun transportasi publik yang terintegrasi di Tangsel" kata Rahayu. (Pon)

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Pilkada Tangsel
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan