Purnawirawan TNI/Polri Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

MerahPutih.Com - Para purnawirawan TNI/Polri menyatakan dukungannya terhadap tindakan pemerintah yang membubarkan organisasi masyarakat yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila.

"Kami sangat mendukung tindakan tegas pemerintah dalam membubarkan organsiasi yang menjadi predator Pancasila, yang berlawanan dengan Pancasila," kata Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) Agum Gumelar dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (25/7).

Dalam konferensi pers itu Agum ditemani oleh Sekjen Pepabri Komjen Pol (Purn) Yun Mulyana, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Sahnakri, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara (PPAU) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut (PPAL) Laksamana Madya TNI (Purn) Djoko Sumaryono, Sekjen Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Marsekal Muda TNI (purn) FX Soejitno dan staf Pepabri Djoko Saksono.

Pembubaran ormas yang dimaksud adalah pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai 19 Juli 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 pasal 80 A yang mengatur mengenai "Pencabutan status badan hukum Ormas" karena dinilai menyebarkan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".

"Sekarang organisasi itu sudah dibubarkan. Sekali lagi bagi kami, Pancasila adalah pedoman hidup tergambar dari Sapta Marga. Marga pertama adalah 'kami warga negara kesatuan Indonesia yang bersendikan Pancasila'. Kedua 'kami Patriot Indonesia mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah'. Itu pedoman kita, jadi sudah jelas kalau ada kekuatan dari manapun datangnya yang berupaya menjadi predator Pancasila berhadapan dengan kami," tegas Agum Gumelar.

Bila ada prajurit TNI/Polri aktif yang mulai mengikuti paham anti-Pancasila, menurut Agum sudah ada mekanisme agar tidak ada pembiaran.

"Kalau sampai ada, tentu kami punya mekanisme jelas, si prajurit ini sudah melanggar sumpah prajurit dan sapta marga kalau polisi (melanggar) Tri Brata. Itu sudah ada mekanismenya, tidak ada pembiaran. Memang betul di kalangan purnawirawan pun ada yang terpengaruh paham radikal, ada 1-2, 10-20 (orang) mungkin. Pada kesempatan ini, saya mengimbau rekan-rekan purnawirawan yang sudah terpengaruh ayo kembali ke jalan Saptra Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata," ucap Agum.

Pertemuan para purnawirawan dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu menurut Agum sudah direncanakan sejak 6 bulan.

"Pada pertemuan dengan presiden ini kami sampaikan masalah jati diri organisasi kami semua. Kami semua organisasi yang berpedoman kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata. Jelas-jelas kami adalah pengawal Pancasila, jadi artinya apa? Setiap ada upaya dari pihak manapun yang ingin menggangu Pancasila, yang ingin mengubah Pancasila, kami bereaksi untuk men-support menghadapinya," tambah Agum.

Agum pun mengaku bahwa para purnawirawan sudah tidak punya kepentingan pribadi lagi.

"Kami sudah milik masa lalu, kami tidak punya 'personal interest', yang tersisa adalah muda-mudahan pemikiran kami bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kami tidak bisa beri dukungan fisik karena kami sudah loyo-loyo semua tapi kalau diperlukan kami juga siap," tutur Agum Gumelar.(*)

Sumber: ANTARA