Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Stimulus fiskal senilai Rp1.039 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk penanganan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai dampak COVID-19, harus terealisasi hingga akhir 2020.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dalam 6 bulan ini, anggaran harus bisa terserap at dibelanjakan baik melalui kementerian/lembaga, nonkementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo terus menyoroti anggaran karena sejumlah pos anggaran belum terserap maksimal. Apabila anggaran yang disiapkan pemerintah diserap lebih cepat, maka diharapkan roda perekonomian kembali berputar dan menggeliatkan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:
Kasus Harian COVID-19 tak Lagi Diumumkan karena Masyarakat Terkesan Cuek
Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan PEN ini mengingatkan pemerintah daerah bisa memanfaatkan fasilitas pinjaman yang disiapkan dalam pos anggaran dalam PEN yan mencapai Rp106,11 triliun.
Dari jumlah itu, sebesar Rp10 triliun di antaranya dialokasikan untuk pinjaman kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.
Selain itu, restrukturisasi kredit UMKM dan korporasi saat ini masih berlanjut diharapkan menggenjot realisasi belanja PEN dengan anggaran yang mencapai Rp123,46 triliun dan pembiayaan korporasi mencapai Rp53,57 triliun.
Anggaran lainnya, yang diharapkan bisa terbelanjakan adalah anggaran kesehatan mencapai Rp87,55 triliun, biaya untuk perlindungan sosial Rp203,9 triliun dan insentif usaha mencapai Rp120,16 triliun.
Pemerintah, kata Airlangga, mengutamakan belanja kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan produksi nasional guna menumbuhkan geliat ekonomi dalam negeri.
“Produksi nasional diutamakan agar memberikan multiplier effect kepada masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa.
Baca Juga:
Operasional Citilink Pindah Ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta
