Pukat UGM Nilai Hak Angket untuk KPK Cacat Hukum

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 03 Mei 2017
Pukat UGM Nilai Hak Angket untuk KPK Cacat Hukum

Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai hak angket yang digulirkan DPR kepada KPK cacat hukum.

Meski cacat hukum, hak angket yang ditujukan ke KPK harus tetap berjalan. Pasalnya, palu sudah diketuk pada sidang paripurna, Jumat (28/4) lalu.

Menurut Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar, ada dua mekanisme yang dapat membatalkan hak angket tersebut. Pertama, jika anggota DPR yang menolak menggelar sidang paripurna kembali untuk membatalkan sidang paripurna sebelumnya.

"Karena yang harus menggugat kecacatan hukum ini adalah orang-orang DPR sendiri. Mereka yang harus memaksa bahwa sidang paripurna itu tidak sah. Jadi paripurna dibatalkan oleh paripurna," kata Zainal usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

Kemudian yang kedua, kata Zainal, hak angket dapat batal dengan sendirinya. Pasalnya, kelanjutan sidang paripurna akan dibentuk panitia khusus hak angket. Hal itu berdasarkan UU MD3 dan Pasal 171 Ayat (2) Peraturan DPR tentang Tatib Nomor 1 Tahun 2014, harus diisi seluruh fraksi di DPR.

Padahal terdapat sejumlah fraksi di DPR yang menolak usulan hak angket tersebut seperti PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKB. Artinya, fraksi yang menolak tidak akan mengirimkan anggotanya ke dalam unsur kepanitiaan yaitu panitia khusus (pansus) hak angket.

"Kan ada proporsionalitas fraksi di dalam tubuh pansus. Kalau fraksi mencabut (menarik anggotanya), maka sama saja dengan pembatalan. Titik krusialnya di pansus. Ini akan terpotong di tengah jalan," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya tentang hak angket untuk KPK dalam berita: Ketua MPR Tolak Hak Angket KPK

#Pukat UGM #KPK #Hak Angket
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan