Andika Pratama
MerahPutih.com - Calon Presiden (Capres) koalisi PDIP, Ganjar Pranowo menggelar pertemuan selama 1,5 jam dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di kediaman JK, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan pertemuan Ganjar dan JK untuk menyamakan visi dan misi dalam membangun Indonesia.
Baca Juga
PDIP Tidak Instruksikan Ganjar Kritik Kinerja Jokowi, Tapi Percaya Datanya Aktual
Sebab, menurutnya pembangunan di Tanah Air membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk dengan tokoh-tokoh yang berbeda pandangan politik.
"Karena kemudian kalau yang satu kemudian mendukung tapi kemudian kita tidak bersilaturahmi, kemudian kita hanya bersilaturahmi yang akan mendukung, saya rasa membangun bangsa dan negara itu tidak hanya bisa sendirian,” kata Puan di komplek Parlemens, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).
“Membangun bangsa dan negara itu memang harus saling merangkul dan menyatukan visi dan misi secara bersama-sama untuk Indonesia ke depan," sambungnya.
Baca Juga
JK Sepakat Dengan Ganjar Skor Penegakan Hukum Era Jokowi Hanya 5
Namun, Puan tidak dapat memastikan apakah JK akan memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Menurutnya yang terpenting saat ini menyamakan visi misi terlebih dulu dalam konteks pembangunan nasional.
"Terkait dengan dukung tidak mendukung atau apakah akan ikut atau tidak ikut, menurut saya hari ini yang paling penting adalah kita harus punya misi yang sama, visi yang sama dalam membangun Indonesia ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut Puan mengakui bahwa dirinya yang mengimbau Ganjar menemui JK. Alasannya, supaya mantan gubernur Jawa Tengah tersebut dapat merangkul seluruh tokoh bangsa menjelang Pilpres 2024.
"Saya memang mendorong dan mengimbau Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dan partai-partai kerja sama yang ada bersama dengan Mas Ganjar, agar tetap terus melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Ganjar Jelekkan Cawapresnya Sendiri dengan Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi
