Puan Tegaskan Negara Hadir Tanggulangi KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 Januari 2018
Puan Tegaskan Negara Hadir Tanggulangi KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menggelar rapat koordinasi terkait KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua bersama sejumlah Menteri Kabine

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menggelar rapat koordinasi terkait KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua bersama sejumlah Menteri Kabinet. Dalam rapat itu, Puan menegaskan kembali, bahwa negara hadir di Papua.

Putri Presiden RI Ke-5 ini mengingatkan agar jangan sampai hal-hal yang sudah dilakukan Pemerintah selama ini terkait infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana seakan tidak ada apa-apanya karena adanya KLB campak dan gizi buruk ini.

"Kita concern dengan Papua dan kita perlu nyatakan kepada masyarakat bahwa Negara hadir," ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (24/1).

Karena itu, Pemerintah telah memberikan arahan jangka pendek agar dilakukan evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kemenkes dan Kemensos.

"Media kalau perlu dibawa langsung dalam kunjungan kerja untuk melihat bahwa Negara sudah hadir di sana," ujarnya.

Rakor tingkat menteri ini sendiri difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penanganan campak dan gizi buruk.

Puan mengklaim sudah melakukan penanganan rutin dengan menerjunkan lintas kementerian untuk mengatasi wabah di sana.

"Kemenkes sudah mulai melakukan pengiriman tim kesehatan, yang menurut rencana akan dibagi menjadi 9 gelombang, yang akan berakhir pada Maret 2018," ucap dia.

Sementara Kementerian Sosial sudah melakukan penanganan tanggap darurat tahap pertama. Ke depan, dibutuhkan langkah lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu, terutama dalam rangka pemulihan, perawatan dan pengembangan kehidupan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat Asmat secara partisipatif dan distribusi logistik untuk warga Asmat di seluruh distrik.

Dalam rapat koordinasi itu, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kantor Staf Presiden, TNI dan Polri juga menyampaikan paparannya terkait rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan. (Fdi)

#Puan Maharani #Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Da #Suku Asmat #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Bagikan