Puan Tegaskan Negara Hadir Tanggulangi KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menggelar rapat koordinasi terkait KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua bersama sejumlah Menteri Kabinet. Dalam rapat itu, Puan menegaskan kembali, bahwa negara hadir di Papua.

Putri Presiden RI Ke-5 ini mengingatkan agar jangan sampai hal-hal yang sudah dilakukan Pemerintah selama ini terkait infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana seakan tidak ada apa-apanya karena adanya KLB campak dan gizi buruk ini.

"Kita concern dengan Papua dan kita perlu nyatakan kepada masyarakat bahwa Negara hadir," ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (24/1).

Karena itu, Pemerintah telah memberikan arahan jangka pendek agar dilakukan evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kemenkes dan Kemensos.

"Media kalau perlu dibawa langsung dalam kunjungan kerja untuk melihat bahwa Negara sudah hadir di sana," ujarnya.

Rakor tingkat menteri ini sendiri difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penanganan campak dan gizi buruk.

Puan mengklaim sudah melakukan penanganan rutin dengan menerjunkan lintas kementerian untuk mengatasi wabah di sana.

"Kemenkes sudah mulai melakukan pengiriman tim kesehatan, yang menurut rencana akan dibagi menjadi 9 gelombang, yang akan berakhir pada Maret 2018," ucap dia.

Sementara Kementerian Sosial sudah melakukan penanganan tanggap darurat tahap pertama. Ke depan, dibutuhkan langkah lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu, terutama dalam rangka pemulihan, perawatan dan pengembangan kehidupan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat Asmat secara partisipatif dan distribusi logistik untuk warga Asmat di seluruh distrik.

Dalam rapat koordinasi itu, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kantor Staf Presiden, TNI dan Polri juga menyampaikan paparannya terkait rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan. (Fdi)