Puan Resmikan Gedung Grha Bung Karno Senilai Rp 94 Miliar

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 19 Maret 2023
Puan Resmikan Gedung Grha Bung Karno Senilai Rp 94 Miliar

Ketua DPR Puan Maharani meresmikan gedung pertemuan GBK di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (18/3). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani meresmikan gedung pertemuan Grha Bung Karno (GBK) di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (18/3). Gedung tersebut dibangun dengan menelan biaya Rp 94 miliar.

Puan meminta pada Pemkab Klaten untuk menjaga kebersihan gedung pertemuan GBK yang dibangun menggunakan anggaran Rp 94 miliar.

Baca Juga:

Pertemuan Jokowi-Megawati di Istana Bahas Cita-Cita Bung Karno hingga Pemilu 2024

"Pengelolaan gedung harus ada aturan dalam penggunaan gedung bergaya kolonial ini. Dijaga kebersihannya juga," kata Puan.

Dia tidak ingin setelah digunakan gedung menjadi jorok. Kemudian soal nama Bung Karno punya visi yang sangat revolusioner.

"Sebagai cucu Bung Karno, saya belum pernah melihatnya secara langsung karena belum lahir," kata dia

Namun, dirinya selalu diceritakan nama besar Bung Karno oleh sang ibu yakni Megawati Soekarnoputri dan para pengagum Bung Karno.

"Bung Karno merupakan proklamator, founding fathers, dan presiden pertama kita," ucap Puan.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Ada Sejak Era Bung Karno

Dirinya berharap gedung GBK tidak hanya dapat digunakan masyarakat di Klaten saja. Tetapi masyarakat di wilayah Soloraya juga bisa memanfaatkan banguna lain.

"Hebat Klaten punya gedung megah dengan nama bagus. Bukan hanya megah saja tentunya memberikan dampak ekonomi warga juga," papar dia.

Bupati Klaten, Sri Mulyani menambahkan, pembangunan gedung pertemuan Graha Bung Karno dilakukan sejak 2018 dan selesai awal 2023. Gedung ini dibangun karena Pemkab Klaten belum memiliki gedung pertemuan yang representatif dan mampu menampung banyak orang.

"Keberadaan gedung pertemuan ini diharapkan mampu menjadi ikon baru di Klaten sekaligus memberikan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," pungkasya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Sejarawan Kecam Perobohan Rumah Singgah Bung Karno di Padang

#Bung Karno #Puan Maharani #Ketua DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Menilai pembahasan usul tersebut sangat tidak tepat untuk saat ini karena Indonesia dilanda bencana alam, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara ?
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Terima Kunjungan Ketua MPPR China Wang Huning di Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani bersama Ketua MPPR China Wang Huning saat pertemuan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 03 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Terima Kunjungan Ketua MPPR China Wang Huning di Jakarta
Indonesia
Puan Soroti Kematian Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Jayapura, Minta Evaluasi Total Layanan Kesehatan 3T
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kematian ibu hamil usai ditolak empat rumah sakit di Jayapura, Papua.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Puan Soroti Kematian Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Jayapura, Minta Evaluasi Total Layanan Kesehatan 3T
Indonesia
Kawal Kasus Kematian Alvaro, Puan: Situasi Darurat, Harus Ditanggapi Serius
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal kasus kematian Alvaro Kiano. Ia mengatakan, bahwa situasi tersebut sangat darurat.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Kawal Kasus Kematian Alvaro, Puan: Situasi Darurat, Harus Ditanggapi Serius
Indonesia
Puan Ceritakan Proses Panjang Pembahasan RUU KUHAP, Sudah Berumur 44 Tahun
Puan memastikan, KUHAP yang baru disahkan tidak langsung bisa diterapkan. Namun, berlaku mulai 2 Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Puan Ceritakan Proses Panjang Pembahasan RUU KUHAP, Sudah Berumur 44 Tahun
Bagikan