Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Maret 2022
Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Closing Ceremony Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022, Kamis (24/3/2022). (ANTARA/Youtube Kemente

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu di Bali pada Kamis (24/3) lalu, setelah ramai perbincangan di publik soal wacana penundaan pemilu.

Namun, PDIP menegaskan pertemuan keduanya tidak terkait wacana isu tersebut, ataupun klaim Luhut yang menyebutkan jutaan warganet mendukung Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 ditunda.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah pertemuan keduanya membahas soal bid data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial terkait penundaan pemilu. Pasalnya, big data versi Luhut sudah terbantahkan dengan sendirinya.

Baca Juga:

Pemilu Pakai E-Voting, Ganjar: Yang Penting Soal Kepercayaan

"Tidak perlu dibahas oleh ketua DPR terkait dengan hal tersebut," kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3).

Menurut Hasto, pertemuan keduanya berbicara sesuai kapasitas masing-masing. Luhut berbicara dalam kapasitasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Puan sebagai Ketua DPR.

"Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai Menko berkaitan dengan investasi, maritim sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mba Puan sebagai ketua DPR," jelas dia.

Hasto menegaskan, klaim big data yang disampaikan Luhut sudah terbantahkan dengan sendirinya karena purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) tersebut tidak mau membuka ke publik soal big data tersebut.

"Kalau big data 110 juta sudah nggak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Nah Pak Luhut sendiri kan tidak mau mendeclare itu sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri," kata Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa jadwal Pemilu 2024 telah disepakati bersama, antara Pemerintah, DPR dan KPU, yakni akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024.

Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan.

"Terkait Pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," kata Puan.

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menekankan dirinya bersama Presiden RI Joko Widodo fokus menjalankan tugas hingga 2024 sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat, dan tidak mengurusi wacana yang berkembang terkait penundaan Pemilu 2024. (Pon)

Baca Juga:

Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

#Luhut Panjaitan #Puan Maharani #Pemilu #Penundaan Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Menilai pembahasan usul tersebut sangat tidak tepat untuk saat ini karena Indonesia dilanda bencana alam, terutama di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara ?
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Terima Kunjungan Ketua MPPR China Wang Huning di Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani bersama Ketua MPPR China Wang Huning saat pertemuan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 03 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Terima Kunjungan Ketua MPPR China Wang Huning di Jakarta
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Puan Soroti Kematian Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Jayapura, Minta Evaluasi Total Layanan Kesehatan 3T
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kematian ibu hamil usai ditolak empat rumah sakit di Jayapura, Papua.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Puan Soroti Kematian Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Jayapura, Minta Evaluasi Total Layanan Kesehatan 3T
Indonesia
Kawal Kasus Kematian Alvaro, Puan: Situasi Darurat, Harus Ditanggapi Serius
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal kasus kematian Alvaro Kiano. Ia mengatakan, bahwa situasi tersebut sangat darurat.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Kawal Kasus Kematian Alvaro, Puan: Situasi Darurat, Harus Ditanggapi Serius
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
Puan Ceritakan Proses Panjang Pembahasan RUU KUHAP, Sudah Berumur 44 Tahun
Puan memastikan, KUHAP yang baru disahkan tidak langsung bisa diterapkan. Namun, berlaku mulai 2 Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Puan Ceritakan Proses Panjang Pembahasan RUU KUHAP, Sudah Berumur 44 Tahun
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan