Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Maret 2022
Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Closing Ceremony Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022, Kamis (24/3/2022). (ANTARA/Youtube Kemente

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu di Bali pada Kamis (24/3) lalu, setelah ramai perbincangan di publik soal wacana penundaan pemilu.

Namun, PDIP menegaskan pertemuan keduanya tidak terkait wacana isu tersebut, ataupun klaim Luhut yang menyebutkan jutaan warganet mendukung Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 ditunda.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah pertemuan keduanya membahas soal bid data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial terkait penundaan pemilu. Pasalnya, big data versi Luhut sudah terbantahkan dengan sendirinya.

Baca Juga:

Pemilu Pakai E-Voting, Ganjar: Yang Penting Soal Kepercayaan

"Tidak perlu dibahas oleh ketua DPR terkait dengan hal tersebut," kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3).

Menurut Hasto, pertemuan keduanya berbicara sesuai kapasitas masing-masing. Luhut berbicara dalam kapasitasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Puan sebagai Ketua DPR.

"Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai Menko berkaitan dengan investasi, maritim sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mba Puan sebagai ketua DPR," jelas dia.

Hasto menegaskan, klaim big data yang disampaikan Luhut sudah terbantahkan dengan sendirinya karena purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) tersebut tidak mau membuka ke publik soal big data tersebut.

"Kalau big data 110 juta sudah nggak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Nah Pak Luhut sendiri kan tidak mau mendeclare itu sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri," kata Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa jadwal Pemilu 2024 telah disepakati bersama, antara Pemerintah, DPR dan KPU, yakni akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024.

Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan.

"Terkait Pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," kata Puan.

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menekankan dirinya bersama Presiden RI Joko Widodo fokus menjalankan tugas hingga 2024 sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat, dan tidak mengurusi wacana yang berkembang terkait penundaan Pemilu 2024. (Pon)

Baca Juga:

Cak Imin Klaim Wacana Penundaan Pemilu Bukan Ide Luhut

#Luhut Panjaitan #Puan Maharani #Pemilu #Penundaan Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Berbagai tantangan masih dihadapi anak-anak Indonesia, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan, perkawinan usia dini, eksploitasi, perundungan, hingga ancaman di ruang digital.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal belum ditahannya eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Selasa, 21 Juli 2026
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Bagikan