PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Era Anies soal UMP 2022

MerahPutih.com - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menolak permohonan banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022. Banding ini dilakukan pada era Gubernur Anies Baswedan.

Putusan PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT yang menyatakan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 senilai sekitar Rp 4.573.8454. Sebelumnya, Anies menaikkan UMP DKI 2022 jadi Rp 4.641.854, namun digugat pengusaha.

Baca Juga

KSPI akan Demo ke Balai Kota DKI Besok, Tuntut Kenaikan UMP 2023 dan Tolak PHK

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian putusan majelis hakim PTTUN DKI melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Rabu (16/11).

Dengan putusan PTTUN tersebut, maka besaran UMP Jakarta sesuai dengan putusan tingkat pertama di PTUN DKI Jakarta yakni Rp 4.573.845 juta.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan Apindo terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Baca Juga

KSPI Tolak Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Dorong Anies Lakukan Perlawanan

Dalam putusan PTUN tersebut, Anies dihukum untuk menurunkan UMP Jakarta dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845.

Tak puas dengan putusan PTUN, akhirnya Anies banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Anies mengatakan, dengan banding UMP DKI itu diharapkan majelis hakim dapat mempertimbangkan rasa keadilan dalam memutuskan perkara.

"Kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/8). (Asp)

Baca Juga

KSPI Sebut Anies Inkonsisten soal Putusan PTUN Batalkan UMP DKI 2022