Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin menerapkan sistem ganjil genap di ibu kota bagi kendaraan roda dua.
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Malianasari mengatakan, kebijakan gage bagi motor saat ini tidak tepat karena kasus positif COVID-19 masih tinggi. Eneng pun menyarankan agar aturan ganjil genap diberlakukan setelah masa pandemi selesai.
Baca Juga
"Jika tetap dipaksakan berlaku, aturan ganjil-genap motor akan menyulitkan mobilitas warga, apalagi kendaraan umum sudah mulai tidak dibatasi kapasitasnya sehingga resiko penularan semakin tinggi," kata Eneng di Jakarta, Rabu (10/6).
Harusnya kata Eneng, Pemprov DKI lebih was-was dengan transportasi umum seperti kereta dan TransJakarta. Karena adanya penumpukan massa di KRL dan TransJakarta dalam seminggu terakhir, ia pun khawatir jumlah pasien positif di Jakarta dan terus meningkat dan menimbulkan kluster-kluster baru.
“Penggunaan kendaraan pribadi menjadi alternatif yang relatif aman dan harus disadari warga kelas bawah hanya mampu membeli sepeda motor sebagai kendaraan pribadi," terang dia.
Eneng menilai pembatasan sepeda motor tidak hanya menyusahkan warga kelas bawah dan tapi juga menambah risiko penyebaran virus.
“Kita sudah lihat video viral warga saling dorong berebut masuk ke stasiun kereta ataupun menumpuk antrian di stasiun busway. Ditambah tidak adanya pengawasan, akan sulit menghindari penyebaran virus,” jelasnya.
Baca Juga
Walkot Depok Usulkan Pengaturan Jam Kerja, Begini Tanggapan Anak Buah Anies
Eneng meminta Pemprov DKI sebaiknya menyiapkan berbagai sarana ketimbang memaksakan aturan ganjil genap, seperti penyediaan kendaraan umum dengan jumlah yang lebih besar berdasarkan rasio ideal jumlah penumpang, tidak hanya untuk layanan dalam kota, tetapi juga Bodetabek.
"Warga harus diberikan pilihan alternatif kendaraan yang lebih luas, jangan justru membatasinya dengan kebijakan ganjil-genap,” tutupnya. (Asp)
