Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemprov DKI menginstruksikan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DKI untuk menjaga dan mengawasi 14 pasar Jakarta dari 6 Juli hingga 19 Juli 2020 mendatang.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan menilai, pengerahan ribuan PNS itu merupakan keputusan yang kurang tepat karena akan berisiko tinggi penularan virus corona. Meskipun tujuannya untuk mengawasi dan menindak aktivitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Baca Juga:
Apalagi, PD Pasar Jaya mengumumkan telah melakukan tes swab COVID-19 kepada 6.624 pedagang di 68 pasar. Hasilnya, 142 pedagang positif corona atau 2 persen.
“Artinya pasar memiliki risiko tinggi paparan virus corona," kata August di Jakarta, Minggu (5/7).
Lanjut August, menurunkan petugas ke pasar itu juga harus dibarengi dengan pembekalan protokol khusus, menyediakan perlengkapan yang memadai, dan memastikan semuanya berada dalam kondisi fisik yang prima. Tidak bisa asal-asalan menurunkan PNS DKI ke pasar.
Baca Juga:
Mendag Serahkan APD dan Peralatan New Normal ke 7 Pasar di DIY
“Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar. Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan, seperti satpol PP dan dinas perhubungan (dishub)," terangnya.
Bila pasukan Satpol PP dan Dishub DKI tak cukup, lanjutnya, Pemprov DKI bisa melibatkan pihak eksternal seperti TNI dan Polri. (Asp)
Baca Juga:
Akibat Corona, Pedagang Kurma Pasar Tanah Abang Rugi Rp20 Juta
