PSI Sebut Setneg Plin Plan Soal Perizinan Formula E di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Senin, 10 Februari 2020
 PSI Sebut Setneg Plin Plan Soal Perizinan Formula E di Jakarta

Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana menilai Sekretariat Negara (Setneg) sebagai Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka plin-plan bila benar-benar mengizinkan perhelatan Formula E di kawasan Monas.

Sebab sebelumnya Sekretariat Negara (Setneg) sebagai Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka tak memberi izin penyelenggaraan balap mobil internasional itu di Monas. Setneg hanya memberi izin Formula E untuk digelar di luar kawasan cagar budaya tersebut.

Baca Juga:

Anies Bertemu Presiden Jokowi Bahas Lanjutan Balapan Formula E di Monas

"Berubah ubah ya? Kadang mengizinkan kadang enggak mengizinkan. Saya lihat di media sih seperti itu," kata Justin di Jakarta, Selasa (10/2).

PSI kritik Setneg soal perizinan balap Formula E di Monas
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana (Foto: Dok psi.id)

Meski demikian, Justin menegaskan, sedari awal PSI bersikukuh event ajang balap mobil berenergi listrik ini tak diselenggarakan di ibu kota.

Karena menurut dia, sebenarnya fokus utama permasalahan yang harus diselesaikan Pemprov DKI ialah banjir, macet, polusi, sampah, air bersih, dan pertumbuhan pendudukan bukan menggelar balap mobil Formula E.

Ia pun menilai persoalan yang kerusial seperti itu pun di kepemimpinan Anies belum ada kelihatan pengerjaannya.

"Permasalah utama Jakarta mengurutkan 6 teratas itu banjir, macet, polusi, sampah, air bersih, dan pertumbuhan penduduk. Ini dari keenam hal ini saja kita tidak melihat satu pun sudsh ada kemajuan yang cukup signifikan semenjak Pak gubernur menjabat," jelas dia.

Baca Juga:

Surat Izin Sudah Diberikan, Pemprov DKI Lanjutkan Revitalisasi Monas

"Jadi untuk hal hal seperti festival ini (Formula E) apa ya seperti khayalan kekanak kanakan pak gubernur saja sebenarnya tanpa mengedepankan prioritas," papar dia.

Ia pun beranggapan bila Formula E jadi dihelat di ibu kota diyakini Jakarta akan mengalami kemacetan parah.

"Kalau misalnya diselenggarakan Formula E ini kan tentunya kemacetan pasti menjadi jadi, seadangkan kita sudah punya hitungannya juga triliunan rupiah yang diakibatkan kerugian negara akibat kemacetan," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Monas Tak Diizinkan Pemerintah Pusat, Ini Rute Baru Formula E

#PSI #Formula E #Monas #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Di Tengah Meriahnya Perayaan HUT ke-81 RI di Monas, Warga Titip Pesan Doa untuk Korban Gempa NTT
Perayaan HUT ke-81 RI di Monas tetap diiringi kepedulian warga terhadap korban gempa NTT. Warga berharap pemulihan berjalan cepat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 17 Agustus 2026
Di Tengah Meriahnya Perayaan HUT ke-81 RI di Monas, Warga Titip Pesan Doa untuk Korban Gempa NTT
Berita Foto
Atraksi Jet Tempur Meriahkan Upacara Peringatan HUT Ke-81 RI di Jakarta
Sejumlah pesawat jet tempur Aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara saat terbang di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 17 Agustus 2026
Atraksi Jet Tempur Meriahkan Upacara Peringatan HUT Ke-81 RI di Jakarta
Indonesia
Spektakuler! 17 Penerjun Kopassus Kibarkan Merah Putih di Langit Monas
Sebanyak 17 penerjun Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat sukses menuntaskan misi Victory Jump.
Yusuf Abdillah - Senin, 17 Agustus 2026
Spektakuler! 17 Penerjun Kopassus Kibarkan Merah Putih di Langit Monas
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan