PSI Sebut Setneg Plin Plan Soal Perizinan Formula E di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Senin, 10 Februari 2020
 PSI Sebut Setneg Plin Plan Soal Perizinan Formula E di Jakarta

Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana menilai Sekretariat Negara (Setneg) sebagai Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka plin-plan bila benar-benar mengizinkan perhelatan Formula E di kawasan Monas.

Sebab sebelumnya Sekretariat Negara (Setneg) sebagai Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka tak memberi izin penyelenggaraan balap mobil internasional itu di Monas. Setneg hanya memberi izin Formula E untuk digelar di luar kawasan cagar budaya tersebut.

Baca Juga:

Anies Bertemu Presiden Jokowi Bahas Lanjutan Balapan Formula E di Monas

"Berubah ubah ya? Kadang mengizinkan kadang enggak mengizinkan. Saya lihat di media sih seperti itu," kata Justin di Jakarta, Selasa (10/2).

PSI kritik Setneg soal perizinan balap Formula E di Monas
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana (Foto: Dok psi.id)

Meski demikian, Justin menegaskan, sedari awal PSI bersikukuh event ajang balap mobil berenergi listrik ini tak diselenggarakan di ibu kota.

Karena menurut dia, sebenarnya fokus utama permasalahan yang harus diselesaikan Pemprov DKI ialah banjir, macet, polusi, sampah, air bersih, dan pertumbuhan pendudukan bukan menggelar balap mobil Formula E.

Ia pun menilai persoalan yang kerusial seperti itu pun di kepemimpinan Anies belum ada kelihatan pengerjaannya.

"Permasalah utama Jakarta mengurutkan 6 teratas itu banjir, macet, polusi, sampah, air bersih, dan pertumbuhan penduduk. Ini dari keenam hal ini saja kita tidak melihat satu pun sudsh ada kemajuan yang cukup signifikan semenjak Pak gubernur menjabat," jelas dia.

Baca Juga:

Surat Izin Sudah Diberikan, Pemprov DKI Lanjutkan Revitalisasi Monas

"Jadi untuk hal hal seperti festival ini (Formula E) apa ya seperti khayalan kekanak kanakan pak gubernur saja sebenarnya tanpa mengedepankan prioritas," papar dia.

Ia pun beranggapan bila Formula E jadi dihelat di ibu kota diyakini Jakarta akan mengalami kemacetan parah.

"Kalau misalnya diselenggarakan Formula E ini kan tentunya kemacetan pasti menjadi jadi, seadangkan kita sudah punya hitungannya juga triliunan rupiah yang diakibatkan kerugian negara akibat kemacetan," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Monas Tak Diizinkan Pemerintah Pusat, Ini Rute Baru Formula E

#PSI #Formula E #Monas #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan