Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut Pemerintah Provinsi tak menggubris usulan dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan. Terlebih beberapa minggu lagi menyambut bulan suci Ramadan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza Probowo mengatakan, PSI sudah mengingatkan di rapat Komisi B sejak awal Januari lalu bahwa Pemerintah DKI perlu melakukan intervensi untuk mencegah masalah kestabilan harga pangan.
"Kami sudah ingatkan di dalam rapat, agar cepat melakukan intervensi supply chain-nya, kalau perlu subsidi buatkan green house untuk petani, supplier. Namun tampaknya usul ini tidak digubris karena tampaknya masih sibuk urus kejar tayang balapan," ucap Anthony di Jakarta, Selasa (8/3).
Baca Juga:
Krisis Minyak Goreng Belum Selesai, Duet Anies Minta Warga Jangan Panik
Ketika memberi usulan itu, lanjut Anthony, pihaknya mengira Pemprov DKI dapat mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan pangan dengan cepat. Tapi semuanya menurut dia, cuma angin lalu dan belum juga dieksekusi.
"Terlepas dari faktor apa pun, seharusnya tidak menjadi alasan. Sebentar lagi, sudah Ramadan. Ini kan soal perut. Kalau perut sudah berbicara, ya tidak bisa ditunda-tunda," urainya.
Selain itu, Anthony menyarankan agar Pemprov DKI harus dapat mengeksekusi program-program dengan baik, jangan hanya bisa meminta-minta anggaran besar ke DPRD tapi tanpa realisasi. Bahkan, DPRD pun sudah memberikan anggaran Rp 800 miliar untuk subsidi pangan masyarakat.
“Kan sudah kami setujui anggaran subsidi pangan, harusnya ini bisa digunakan untuk juga bisa dijadikan instrumen penekan inflasi, jangan giliran urusan kebutuhan primer lamban, tapi soal balapan yang kebutuhan tersier malah paling terdepan, memangnya masyarakat lapar bisa kenyang dengan balapan?” kata Anthony.
Baca Juga:
Bertemu Duta Besar Korsel, Anies Bahas Kerja Sama Transportasi
Dia mengingatkan Pemprov DKI terus melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi untuk menyelesaikan masalah ketahanan dan kestabilan stok dan harga pangan.
Menurutnya, Pemprov DKI perlu segera memulai pembahasan Raperda Ketahanan Pangan yang memuat pula konsep dana abadi pangan yg didorong oleh PSI.
Ia mengungkapkan, sudah saatnya Pemprov DKI segera memberikan jaminan ketahanan pangan dan bahkan akses makanan gratis kepada anak-anak terlantar, hal ini dijamin konstitusi.
"Kita perlu perbaiki sistemnya. Misalkan dengan membentuk endowment fund atau dana abadi untuk pangan, dana abadi ini bisa digunakan sebagai instrumen untuk subsidi pangan, maupun untuk operasi pasar, bahkan untuk memberikan makanan gratis bagi anak-anak terlantar sebagaimana dijamin oleh Pasal 34 UUD 1945,” tutup Anthony. (Asp)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Ditahan KPK Usai Ketua DPRD Serahkan Dokumen Penting
