PSI Sebut Formula E di Jakarta Perlu Pawang Anggaran

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Maret 2022
PSI Sebut Formula E di Jakarta Perlu Pawang Anggaran

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pawang hujan saat ini tengah viral di dunia, lantaran dipercaya untuk mengendalikan hujan ketika gelaran balapan MotoGP Mandalika 2022, di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (20/4) kemarin.

Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo mengatakan, ada persamaan antara perhelatan MotoGP dan Formula E yang rencananya akan digelar di Ancol, Jakarta.

“Keduanya sama-sama perlu pawang. Kalau MotoGP perlu pawang hujan, Formula E perlu pawang anggaran,” ujar Sigit yang dikutip Senin (21/3).

Baca Juga:

Setelah MotoGP, Pemprov DKI Pertimbangkan Parade untuk Formula E

Sigit menyampaikan perihal ini mengomentari aksi Rara Isti Wulandari yang viral setelah berhasil menghalau hujan yang mengganggu kegiatan MotoGP, dan penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

"Warga Jakarta perlu pawang anggaran untuk mengusir tuyul-tuyul yang mengganggu uang rakyat,” paparnya.

Menurut Sigit, sejak awal perencanaan Formula E, "tuyul-tuyul" sudah mengganggu uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih berguna untuk warga Jakarta di masa pandemi COVID-19.

"Formula E tidak pernah masuk RPJMD, tiba-tiba bisa masuk APBD-P 2019. Ajaibnya lagi, Gubernur Anies sudah memutuskan untuk berutang Rp 180 miliar dan membayar commitment fee sebesar Rp 560 miliar sebelum APBD-P itu disahkan" ungkap Sigit.

Baca Juga:

KPK Gali Keterangan Anggota DPRD Fraksi PDIP Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Keanehan anggaran, menurutnya, terus berlanjut sepanjang perencanaan Formula E. Ketika DPRD DKI menolak membiayai lagi Formula E, Pemprov DKI yang tadinya meminta Rp 2,3 triliun untuk commitment fee 5 tahun tiba-tiba menurunkan jadi Rp 560 miliar, sama dengan jumlah yang diakui sudah ditransfer untuk commitment fee.

Saat Sirkuit Formula E akan dibangun, lanjutnya, keanehan kembali muncul. Tiba-tiba Jakpro mengaku sudah melaksanakan tender untuk pembangunan sirkuit.

"Seketika muncul nama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama sebagai pemenang tender, padahal di web e-procurement Jakpro hanya disebutkan terjadinya gagal tender,” kata Sigit.

Keanehan terakhir, masih menurut Sigit, terjadi saat pelaksanaan pembangunan sirkuit. Biaya yang sebelumnya hanya Rp 50 miliar untuk pembuatan lintasan sirkuit, tiba-tiba dinaikkan jadi Rp 60 miliar. Padahal kontraktor sudah menghemat biaya dengan mengganti bahan lapisan bawah lintasan dari besi menjadi bambu.

Dengan banyaknya keanehan ini, Sigit berharap warga Jakarta bisa punya pawang sehandal Rara.

“Mbak Rara datang, hujan menyingkir. Warga Jakarta butuh pawang anggaran yang begitu datang, tuyul-tuyul anggaran langsung menyingkir,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

PSI tidak Kaget Anggaran Sirkuit Formula E Bengkak Tambah Rp 10 Miliar

#Formula E #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Menyatakan siap kerja keras untuk PSI.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Bagikan