PSI Nilai Transparansi Dokumen Anggaran di DKI Alami Kemunduran


DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait transparansi dokumen anggaran, terutama pada RAPBD 2024.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI Justin Adrian Untayana saat membacakan pandangan umum Fraksi PSI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna, Senin (9/10).
"Dalam perjalanan Fraksi PSI selama 5 kali pembahasan Rancangan APBD, kami menyayangkan adanya kemunduran dalam hal transparansi dokumen anggaran oleh Pemprov DKI," ucapnya.
Baca Juga:
Pemprov DKI Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Bekas
Menurutnya, di awal periode menjabat (2019), saat pertama kali terlibat dalam pembahasan rancangan APBD, PSI dapat dengan mudah mengakses setiap detail rancangan anggaran melalui situs Smart APBD.
Dengan kemudahan akses tersebut, Fraksi PSI dapat mempertanyakan berbagai kejanggalan anggaran termasuk yang saat itu sempat cukup ramai dibicarakan yaitu mengenai anggaran lem Aibon.
"Namun sayangnya, keramaian tersebut justru nampaknya membuat Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menjadi terkesan tidak nyaman, dengan melakukan pembatasan informasi detail anggaran di DKI Jakarta," ungkapnya.
Baca Juga:
Pemprov DKI Tagih 44 Fasum dan Fasos dengan Nilai Rp 4,8 Triliun
Anggota Komisi D DPRD DKI ini berharap Pemprov DKI di bawah kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk tidak menggunakan standar transparansi anggaran yang sama dengan gubernur sebelumnya.
"Agar dapat memberikan akses informasi tidak hanya kepada kami sebagai anggota legislatif, tetapi juga kepada masyarakat, dengan kembali membuka dokumen anggaran hingga ke tingkat komponen rekening melalui situs Smart APBD," katanya.
"Sehingga anggaran DKI Jakarta yang nilainya mencapai kisaran Rp 80 triliun, tidak hanya dapat diawasi oleh kami pihak legislatif, tetapi juga dapat diawasi oleh khalayak umum," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Dianggap Sudah Tebus Kesalahan, PAN DKI Tak Masalah Cinta Mega Jadi Caleg Dapil 9
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR

Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik

Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah

Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan

Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng

Cegah Tindakan Asusila Saat 'Night at the Ragunan Zoo', TMR Berencana Tambah CCTV

Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan

Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
