Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta jalur zonasi dimulai Kamis (25/6).
Jalur tersebut memicu polemik karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menggunakan kriteria jarak rumah ke sekolah melainkan menggunakan kelurahan sebagai penentu.
Baca Juga:
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, polemik ini seharusnya tidak terjadi apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegas ambil sikap untuk mengevaluasi petunjuk teknis (juknis) PPDB.
Petunjuk teknis PPDB DKI 2020 tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
Pemprov DKI justru menjadikan kelurahan sebagai basis penentuan zonasi, sehingga otomatis semua calon siswa di satu kelurahan memiliki bobot yang sama sehingga umur menjadi faktor seleksi penentu dominan dibandingkan jarak, dan seleksi dipilih dari yang tertua ke usia termuda.
“Permendikbud jelas mengatur bahwa calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur zonasi diseleksi berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah, jika sama baru diseleksi berdasarkan usia,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/6).
Menurut Idris, jarak tempat tinggal ke sekolah dapat diukur menggunakan teknologi informasi seperti yang sudah dilakukan di daerah lain atau melalui rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) domisili calon siswa.
“Daerah lain seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur menggunakan aplikasi Google Maps untuk akurasi zonasi, tidak ada alasan Jakarta untuk tidak menggunakan teknologi yang sama,” paparnya.
Dihilangkannya kriteria seleksi jarak tempat tinggal calon siswa ke sekolah membuat proses PPDB DKI Jakarta diduga melanggar Permendikbud.
Idris menambahkan, seleksi PPDB Jakarta dilakukan berdasarkan kelurahan, bukan rumah domisili calon siswa sehingga puluhan siswa yang berada pada satu kelurahan harus bersaing berdasarkan akte lahir dan ini menciptakan diskriminasi.
Tujuan sistem zonasi yakni untuk pemerataan pendidikan dan mendekatkan siswa dengan sekolahnya juga tidak tercapai.
“Gubernur harus ambil sikap tegas untuk mematuhi permendikbud sebagai hukum yang lebih tinggi. Sikap fraksi kami jelas, juknis PPDB DKI Jakarta harus dikoreksi dan disesuaikan dengan Permendikbud dengan memakai kriteria jarak pada seleksi jalur zonasi,” pungkas Idris.
Sebelumnya sekelompok orang tua murid berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI memprotes sistem seleksi usia di PPDB DKI. Mereka menilai hal ini sebagai diskriminasi.
Koordinator unjuk rasa Ratu Yunita Ayu mengatakan, orang tua keberatan dengan sistem batas usia yang diterapkan mulai tahun ini.
"Sebab, anak yang usianya lebih muda akan tersingkir dengan yang lebih tua," kata Ratu saat ditemui di sela unjuk rasa.
Baca Juga:
Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar
Kemarin, Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan DKI membahas soal polemik PPDB 2020.
Beberapa orang tua murid memprotes seleksi berdasarkan usia dalam PPDB DKI jalur zonasi yang dirasa tidak adil.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana, pasti ada calon murid yang tak diterima di setiap sistem seleksi, apapun jenisnya.
Apabila ada masalah seperti oknum atau penerimaan yang tak transparan, Nahdiana mempersilakan masyarakat untuk melapor di posko yang tersedia. Dia memaparkan posko PPDB 2020 tersebar di setiap wilayah dan kantor Dinas Pendidikan. (Knu)
Baca Juga:
DPR: PPDB Penyakit Kronis yang Selalu Kambuh Setiap Tahun Ajaran Baru
