PSI Minta Pemprov DKI Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 18 Januari 2021
PSI Minta Pemprov DKI Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jakarta. (Foto: Pemprov DKI).

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mewaspadai adanya kerumunan massa saat pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kantor Pos dan Bank DKI.

“Pemprov DKI harus tetap memberikan pengawasan, harus memastikan keamanan dan keselamatan warga dalam penyaluran BST,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan di Jakarta, Senin (18/1).

Baca Juga:

Bantuan Tunai Mulai Distribusikan, Pemprov Minta Warga Sakit Tidak Hadir

Penyaluran bantuan tunai akan diberikan selama 4 bulan yakni Januari hingga April 2021 senilai Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendistribusian bantuan tersebut sudah berlangsung di DKI Selasa (12/1) lalu.

Ia pun mendorong agar Satgas COVID RT/RW dan Kelurahan dilibatkan untuk mengawasi jalannya penyaluran BST, ermasuk memastikan protokol kesehatan. Terutama penjagaan jarak dan penggunaan masker yang benar di fasilitas umum mengingat saat ini kasus corona terus meningkat.

“Jangan sampai membahayakan petugas yang ada di lapangan atau warga penerima BST,” tambahnya.

Penyaluran bantuan tunai DKI Jakarta. (Foto: Antara)
Penyaluran bantuan tunai DKI Jakarta. (Foto: Pemprov DKI)

Selain BST dari Pemerintah Pusat, Pemprov DKI juga akan menyalurkan BST sebesar Rp. 300 ribu per Keluarga menggunakan Dana APBD Pemprov DKI Jakarta yang akan disalurkan melalui Bank DKI. Dengan ketentuan bagi yang sudah menerima BST dari Pemerintah Pusat, tidak boleh lagi menerima BST dari Pemprov DKI Jakarta.

“Jangan sampai terjadi kekacauan, tumpang tindih antara penerima BST Pusat dan BST Pemprov DKI Jakarta. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus teraktualisasi sehingga tidak ada yang terlewat,” tegas August.

Penyaluran BST melalui Bank DKI juga membawa tantangan tersendiri karena banyaknya warga yang belum memiliki kartu Bank DKI. Untuk menghindari penumpukan di kantor cabang Bank DKI dalam pembuatan kartu, Bank DKI bisa membuka pos di kantor Kelurahan ataupun menitipkan formulir ke Satgas Covid RT/RW.

“Jangan sampai warga masih harus bolak-balik untuk memenuhi syarat,” usul August.

Baca Juga:

Bantuan Tunai Mulai Distribusikan, Pemprov Minta Warga Sakit Tidak Hadir

August meminta Pemda DKI memperhatikan benar proses penyaluran BST dan meminimalisir permasalahan teknis yang dialami warga seperti kartu ATM hilang, lupa PIN kartu ATM, hingga lupa hari penyaluran.

“Warga harus terus didampingi, informasi BST dan proses penyalurannya harus jelas tersampaikan. Sebarkan secara daring, tempel di RT/RW hingga Kelurahan,” pungkasnya. (Asp)

#Dana Bansos #Bansos Tunai #Korupsi Bansos
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
ASN Serang Masuk Daftar Penerima Bansos, Parahnya Lagi Terindikasi Judol
Para ASN itu kini masuh dalam daftar 1.500 warga di Kota Serang penerima bansos yang dicoret Kemensos
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
ASN Serang Masuk Daftar Penerima Bansos, Parahnya Lagi Terindikasi Judol
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Bansos ini disebut-sebut akan dibagikan sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Indonesia
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
 Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Bansos PKD disalurkan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Indonesia
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Bansos Kemensos Rp 200 M, 4 Orang Dicekal
KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka korupsi penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Bansos Kemensos Rp 200 M, 4 Orang Dicekal
Indonesia
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Budi belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai langkah KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Lifestyle
Bansos PKH BPNT Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Kapan bansos PKH BPNT 2025 Cair? Besaran bantuan mulai Rp 200.000 per bulan, cek selengkapnya
ImanK - Senin, 18 Agustus 2025
Bansos PKH BPNT Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Bagikan