Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mewaspadai adanya kerumunan massa saat pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kantor Pos dan Bank DKI.
“Pemprov DKI harus tetap memberikan pengawasan, harus memastikan keamanan dan keselamatan warga dalam penyaluran BST,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan di Jakarta, Senin (18/1).
Baca Juga:
Bantuan Tunai Mulai Distribusikan, Pemprov Minta Warga Sakit Tidak Hadir
Penyaluran bantuan tunai akan diberikan selama 4 bulan yakni Januari hingga April 2021 senilai Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendistribusian bantuan tersebut sudah berlangsung di DKI Selasa (12/1) lalu.
Ia pun mendorong agar Satgas COVID RT/RW dan Kelurahan dilibatkan untuk mengawasi jalannya penyaluran BST, ermasuk memastikan protokol kesehatan. Terutama penjagaan jarak dan penggunaan masker yang benar di fasilitas umum mengingat saat ini kasus corona terus meningkat.
“Jangan sampai membahayakan petugas yang ada di lapangan atau warga penerima BST,” tambahnya.
Selain BST dari Pemerintah Pusat, Pemprov DKI juga akan menyalurkan BST sebesar Rp. 300 ribu per Keluarga menggunakan Dana APBD Pemprov DKI Jakarta yang akan disalurkan melalui Bank DKI. Dengan ketentuan bagi yang sudah menerima BST dari Pemerintah Pusat, tidak boleh lagi menerima BST dari Pemprov DKI Jakarta.
“Jangan sampai terjadi kekacauan, tumpang tindih antara penerima BST Pusat dan BST Pemprov DKI Jakarta. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus teraktualisasi sehingga tidak ada yang terlewat,” tegas August.
Penyaluran BST melalui Bank DKI juga membawa tantangan tersendiri karena banyaknya warga yang belum memiliki kartu Bank DKI. Untuk menghindari penumpukan di kantor cabang Bank DKI dalam pembuatan kartu, Bank DKI bisa membuka pos di kantor Kelurahan ataupun menitipkan formulir ke Satgas Covid RT/RW.
“Jangan sampai warga masih harus bolak-balik untuk memenuhi syarat,” usul August.
Baca Juga:
Bantuan Tunai Mulai Distribusikan, Pemprov Minta Warga Sakit Tidak Hadir
August meminta Pemda DKI memperhatikan benar proses penyaluran BST dan meminimalisir permasalahan teknis yang dialami warga seperti kartu ATM hilang, lupa PIN kartu ATM, hingga lupa hari penyaluran.
“Warga harus terus didampingi, informasi BST dan proses penyalurannya harus jelas tersampaikan. Sebarkan secara daring, tempel di RT/RW hingga Kelurahan,” pungkasnya. (Asp)
