Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap proses pemilihan Wagub DKI Jakarta transparan. Hal itu agar meminimalisir adanya praktik politik uang dalam pemilihan pendamping Anies Baswedan tersebut.
"Kalau ada transparansi dan adanya tekanan publik tidak perlu ada insentif-insentif tertentu untuk mendorong pihak-pihak atau kandidat wagub ini untuk diangkat atau dipilih," ujar Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest, Rabu (17/7).
Baca Juga: Bola Liar Politik Uang Pemilihan Wagub Bagian Strategi PSI Cari Muka
Ia mendesak, DPRD DKI Jakarta segera menyelesaikan proses pemilihan wakil gubernur baru mengingat sudah 11 bulan jabatan itu kosong. "Kami berharap pemilihan ini jangan dioper ke periode berikutnya, karena ini sudah PR sekian bulan," tegas dia.
Kekosongan jabatan pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terjadi sejak Agustus 2018. Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pengesahan tata tertib Wagub DKI Jakarta itu sempat tertunda tiga kali.
Saat ini, tata tertib pemilihan yang terdiri dari 13 bab dan 32 pasal itu telah rampung. Anggota dewan nantinya akan mengesahkan tata tertib itu melalui rapat paripurna pengesahan.
Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI
Kedepan, ia berharap para kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno bisa memaparkan berbagai gagasannya. Hal itu agar masyarakat bisa mengenali dan menilai langsung siapa saja pendamping Anies.
"Publik akan menciptakan permintaan sendiri untuk kandidiat wagub, jadi publik akan memberikan tekanan kepada partai politik untuk segera mengangkat kandidat yang dianggap baik," tutup dia. (Asp)