PSI Kritisi Anies Tak Maksimal Serap Anggaran PEN 2022

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 24 Agustus 2022
PSI Kritisi Anies Tak Maksimal Serap Anggaran PEN 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(kiri) (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI melakukan pinjaman anggaran pemerintah pusat untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 6,3 triliun dalam penanganan pandemi COVID-19 yang dialokasikan untuk Belanja Daerah sebesar Rp 2,6 triliun antara lain untuk pengendalian banjir, layanan air minum, infrastruktur transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah.

Sementara itu untuk pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp 3,7 triliun untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) dan pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya yang tidak maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran PEN 2022.

Baca Juga:

PKS DKI Bersikukuh Usung Anies jadi Capres 2024

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, dari anggaran tersebut PSI menemukan tidak maksimalnya penggunaan dana untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir yang baru terealisasi 87,74 persen, infrastruktur transportasi yang baru terealisasi sebesar 71,35 perse.

Lalu infrastruktur pelayanan air minum yang hanya terserap 66,66 persen dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang hanya terserap 28,26 persen.

"Padahal seperti yang kita semua ketahui saat ini DKI Jakarta masih memiliki banyak masalah lingkungan terutama banjir, akses air bersih, serta polusi yang berasal dari pembuangan terbuka," ucap August.

Baca Juga:

Elektabilitas NasDem Naik jika Calonkan Anies dan AHY

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini pun mendesak Gubernur Anies untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas tidak maksimalnya penggunaan dana pinjaman daerah untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Jakarta.

Pemprov DKI juga harusnya bisa memaksimalkan sisa dana PEN untuk fokus dalam penyelesaian masalah lingkungan. Seperti upaya penanggulangan banjir yang lebih serius antara lain mempercepat pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai.

"Bukan hanya itu, kami meminta agar sisa pinjaman dana PEN yang belum terealisasikan juga dapat diprioritaskan untuk penyediaan layanan air bersih terutama di kampung-kampung prioritas. Juga peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Koalisi Warga Beri SP2 ke Anies, Tuntut 9 Permasalahan di Jakarta Diselesaikan

#PSI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan