Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menyoroti Pemprov DKI terkait anggaran. Kali ini yang dikomentari PSI mengenai pembelian enam set pengeras suara senilai Rp 4 miliar. Rencananya, enam set pengeras suara ini difungsikan untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana banjir.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menilai sistem ini mengalami kemunduran dari yang sudah pernah dimiliki oleh Jakarta.
Baca Juga
Banjir Terjang Jakarta, Anies Dianggap Tak Fokus karena Pangkas Anggaran Penanganan
“Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern,” ujar William melalui keterangan tertulis yang diterima Merahputih.com, Kamis (16/1).
Sistem peringatan yang jauh lebih maju, pernah dimiliki oleh Jakarta pada tahun 2017 lalu, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi ‘Pantau Banjir’ yang di dalamnya terdapat fitur 'Siaga Banjir'.
“Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah,” jelasnya.
Sayangnya fitur 'Siaga Banjir' yang menurut William ampuh tangani banjir justru tidak ada lagi pada versi 3.2.8 hasil update 13 Januari 2020. Pada versi terbaru, pengguna hanya bisa melihat ketinggian air di tiap RW, kondisi pintu air, dan kondisi pompa air.
"Saya tidak tahu pasti kapan fitur ini dihilangkan, yang jelas pada versi terbaru saat ini sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Baca Juga
DKI Banjir 2020, Andi Arief Ingatkan Jokowi dan Anies Jangan Saling Tuding
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyarankan Pemprov DKI Jakarta kembali mengembangkan dan memanfaatkan fitur ‘Siaga Banjir’ sebagai sistem peringatan dini.
“Hampir semua warga Jakarta sudah memiliki telepon seluler dan kebanyakan di antaranya adalah smartphone. Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," tutupnya. (Asp)