PSI Jakarta Temukan Kerusakan di Sejumlah Proyek Sekolah, Perintahkan Kontraktor Perbaiki Ulang

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 31 Mei 2025
PSI Jakarta Temukan Kerusakan di Sejumlah Proyek Sekolah, Perintahkan Kontraktor Perbaiki Ulang

Siswa belajar di kelas. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina angkat suara mengenai rehabilitasi beberapa sekolah negeri yang dinilai bermasalah.

"Kami menilai ada beberapa proyek sekolah negeri yang bermasalah. Pengerjaannya tidak dilakukan dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan yang terjadi di mana-mana terhadap struktur bangunannya," tegasnya, Sabtu (31/5).

Komentar tersebut dikeluarkan setelah Elva bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta saat meninjau proyek di beberapa sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN), yaitu SDN 05 di Grogol Petamburan, SDN 04, dan SMPN 291 di Kembangan, SDN Duri Pulo, dan SDN Cikini.

Ia mengungkapkan, di antara proyek-proyek sekolah yang dikunjungi pihaknya, SDN 05 di Grogol Petamburan serta SDN 04 dan SMPN 291 di Kembangan memiliki kerusakan paling parah. "Kondisinya sangat parah di SDN 05, SDN 04, dan SMPN 291. Kami menemukan banyak jenis kerusakan di mana-mana. Mulai dari plafon bocor karena pengerjaan atap yang kurang baik, sampai dengan rembesan air yang muncul di sekitar terminal listrik," ujarnya.

Baca juga:

Mengecewakan, Pimpinan DPRD DKI Minta Evalusi Kontraktor Rehab Total Bangunan SDN di Jakarta



Menurut Elva, kerusakan-kerusakan itu akan membahayakan para siswa dan tenaga pendidik nantinya apabila tidak segera diperbaiki.

"Apabila tidak diperbaiki, kerusakan-kerusakan seperti itu bisa membahayakan keselamatan para siswa dan tenaga-tenaga pendidik nantinya. Sebagai contoh, rembesan air yang ditemukan di sekitar terminal listrik bisa mengakibatkan korsleting dan kebakaran kalau tidak segera diperbaiki," tuturnya.

Sementara itu, Elva menemukan pembangunan gedung sekolah di SDN Duri Pulo, dan SDN Cikini belum rampung. Ia meminta pengerjaannya dipercepat agar bisa menerima siswa sebelum tahun ajaran baru berikutnya dimulai.

"Kami juga menemukan pembangunan di SDN Duri Pulo dan SDN Cikini belum selesai. Ini harus dikejar supaya bisa digunakan sebelum tahun ajaran berikutnya dimulai. Akan tetapi, pengerjaannya juga harus dilakukan secara teliti supaya kerusakan yang terjadi di tempat-tempat lainnya itu tidak terulang kembali," katanya.

Elva meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi pembangunan proyek-proyek tersebut, beserta kontraktor-kontraktor yang bertanggungjawab untuk mengerjakannya.

"Sekarang masih ada waktu karena beberapa bangunan yang dikerjakan belum diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, pihak kontraktor harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang kemarin kami temukan ketika melakukan tinjauan ke lapangan," tegasnya.(Asp)

Baca juga:

KPK Bongkar Kasus Korupsi Dana Pembangunan Sekolah

#PSI #DKI Jakarta #Sekolah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Prabowo Sebut 71 Ribu Lebih Sekolah Sudah Diperbaiki hingga Tahun 2026 ini
Presiden Prabowo Subianto menargetkan 100 ribu sekolah tahun depan.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Sebut 71 Ribu Lebih Sekolah Sudah Diperbaiki hingga Tahun 2026 ini
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Bagikan