PSI DKI Usul Pramono Kirim Anak Tawuran ke Barak, Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi


ilustrasi tawuran warga (AntaraNews/Diasty Surjanto)
MERAHPUTIH.COM - TAWURAN kembali pecah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (16/7). Kerusuhan antarkelompok yang terjadi dekat Apartemen Green Pramuka City itu berujung perusakan serta penjarahan properti toko. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menangani tawuran, terutama di kalangan remaja. Pasalnya, kebijakan yang sudah ada tak mampu untuk meredam tawuran.
"Ini membuat kami bertanya-tanya apakah berbagai program yang digagas dan telah dilaksanakan Pemprov DKI untuk mengatasi permasalahan tersebut efektif," kata William, Jumat (18/7).
Sampai dengan saat ini, Pemprov DKI telah merancang berbagai macam program dengan tujuan mengatasi tawuran. Salah satuny ialah acara Manggarai Bershalawat. Sepaket dengan Manggarai Bershalawat itu, Pemprov DKI juga membuka ruang-ruang publik bagi warganya, khususnya para remaja untuk berolahraga. Diharapkan, taman-taman yang jam bukanya sudah diperpanjang selama 24 jam bisa memfasilitasi aktivitas tersebut.
"Mas Pram melaksanakannya sebagai cara ‘tersendiri’ untuk menghadapi permasalahan sosial berupa tawuran. Akan tetapi, itu terbukti belum berhasil mengeliminasi masalah tersebut," tegas William.
Baca juga:
Anggota Geng Tawuran Lubang Buaya Ada Satpam Hingga Pegawai Bank
William menilai Pemprov DKI harus mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem lagi supaya benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan tawuran. Ia menyinggung program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal di daerahnya ke barak-barak militer untuk mendapatkan pembinaan.
"Terlebih, sudah ada bukti nyata bahwa anak-anak yang mendapatkan pembinaan itu menunjukkan perubahan sikap setelah pulang ke rumah masing-masing. Bisa jadi inilah solusi yang sedang dicari DKI Jakarta untuk akhirnya menghilangkan tawuran sekali dan selamanya," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menggodok Solusi Komprehensif Atasi Tawuran
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta

Hari Setelah Kericuhan: Jakarta Berangsur Pulih, Monas dan Area Vital Lainnya Sepi dari Unjuk Rasa
