PSI DKI Usul Pramono Kirim Anak Tawuran ke Barak, Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 18 Juli 2025
PSI DKI Usul Pramono Kirim Anak Tawuran ke Barak, Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi

ilustrasi tawuran warga (AntaraNews/Diasty Surjanto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MERAHPUTIH.COM - TAWURAN kembali pecah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (16/7). Kerusuhan antarkelompok yang terjadi dekat Apartemen Green Pramuka City itu berujung perusakan serta penjarahan properti toko. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menangani tawuran, terutama di kalangan remaja. Pasalnya, kebijakan yang sudah ada tak mampu untuk meredam tawuran.

"Ini membuat kami bertanya-tanya apakah berbagai program yang digagas dan telah dilaksanakan Pemprov DKI untuk mengatasi permasalahan tersebut efektif," kata William, Jumat (18/7).

Sampai dengan saat ini, Pemprov DKI telah merancang berbagai macam program dengan tujuan mengatasi tawuran. Salah satuny ialah acara Manggarai Bershalawat. Sepaket dengan Manggarai Bershalawat itu, Pemprov DKI juga membuka ruang-ruang publik bagi warganya, khususnya para remaja untuk berolahraga. Diharapkan, taman-taman yang jam bukanya sudah diperpanjang selama 24 jam bisa memfasilitasi aktivitas tersebut.

"Mas Pram melaksanakannya sebagai cara ‘tersendiri’ untuk menghadapi permasalahan sosial berupa tawuran. Akan tetapi, itu terbukti belum berhasil mengeliminasi masalah tersebut," tegas William.

Baca juga:

Anggota Geng Tawuran Lubang Buaya Ada Satpam Hingga Pegawai Bank



William menilai Pemprov DKI harus mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem lagi supaya benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan tawuran. Ia menyinggung program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal di daerahnya ke barak-barak militer untuk mendapatkan pembinaan.

"Terlebih, sudah ada bukti nyata bahwa anak-anak yang mendapatkan pembinaan itu menunjukkan perubahan sikap setelah pulang ke rumah masing-masing. Bisa jadi inilah solusi yang sedang dicari DKI Jakarta untuk akhirnya menghilangkan tawuran sekali dan selamanya," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menggodok Solusi Komprehensif Atasi Tawuran

#DKI Jakarta #Tawuran #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Ini merupakan strategi untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Oleh sebab itu, Astrid menilai perlunya pendalaman atas pendidikan keagamaan bagii para siswa di sekolah Jakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta
Perbaikan dilakukan bertahap sejak Senin (1/9)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta
Indonesia
Hari Setelah Kericuhan: Jakarta Berangsur Pulih, Monas dan Area Vital Lainnya Sepi dari Unjuk Rasa
Bentrokan antara massa dan aparat menyebabkan kerusakan pada kantor polisi dan fasilitas umum
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Hari Setelah Kericuhan: Jakarta Berangsur Pulih, Monas dan Area Vital Lainnya Sepi dari Unjuk Rasa
Bagikan