PSI DKI Usul Pramono Kirim Anak Tawuran ke Barak, Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 18 Juli 2025
PSI DKI Usul Pramono Kirim Anak Tawuran ke Barak, Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi

ilustrasi tawuran warga (AntaraNews/Diasty Surjanto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - TAWURAN kembali pecah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (16/7). Kerusuhan antarkelompok yang terjadi dekat Apartemen Green Pramuka City itu berujung perusakan serta penjarahan properti toko. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menangani tawuran, terutama di kalangan remaja. Pasalnya, kebijakan yang sudah ada tak mampu untuk meredam tawuran.

"Ini membuat kami bertanya-tanya apakah berbagai program yang digagas dan telah dilaksanakan Pemprov DKI untuk mengatasi permasalahan tersebut efektif," kata William, Jumat (18/7).

Sampai dengan saat ini, Pemprov DKI telah merancang berbagai macam program dengan tujuan mengatasi tawuran. Salah satuny ialah acara Manggarai Bershalawat. Sepaket dengan Manggarai Bershalawat itu, Pemprov DKI juga membuka ruang-ruang publik bagi warganya, khususnya para remaja untuk berolahraga. Diharapkan, taman-taman yang jam bukanya sudah diperpanjang selama 24 jam bisa memfasilitasi aktivitas tersebut.

"Mas Pram melaksanakannya sebagai cara ‘tersendiri’ untuk menghadapi permasalahan sosial berupa tawuran. Akan tetapi, itu terbukti belum berhasil mengeliminasi masalah tersebut," tegas William.

Baca juga:

Anggota Geng Tawuran Lubang Buaya Ada Satpam Hingga Pegawai Bank



William menilai Pemprov DKI harus mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem lagi supaya benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan tawuran. Ia menyinggung program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal di daerahnya ke barak-barak militer untuk mendapatkan pembinaan.

"Terlebih, sudah ada bukti nyata bahwa anak-anak yang mendapatkan pembinaan itu menunjukkan perubahan sikap setelah pulang ke rumah masing-masing. Bisa jadi inilah solusi yang sedang dicari DKI Jakarta untuk akhirnya menghilangkan tawuran sekali dan selamanya," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menggodok Solusi Komprehensif Atasi Tawuran

#DKI Jakarta #Tawuran #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Insentif Pajak Kendaraan Listrik 0 Persen Bikin Pendapatan Jakarta Turun Rp 3 Triliun
Potensi pendapatan daerah dari dua sektor pajak kendaraan listrik seharusnya cukup besar.
Dwi Astarini - 1 jam, 58 menit lalu
 Insentif Pajak Kendaraan Listrik 0 Persen Bikin Pendapatan Jakarta Turun Rp 3 Triliun
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi
Merupakan bagian dari Program Kerja Wali Kota Jakarta Timur Bidang Pendidikan bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Indonesia
Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai
Koordinator komunitas sudah meminta maaf atas kejadian tersebut yang membuat Eco Park tidak kondusif.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Pramono bahkan baru mengetahui ada komunitas fotografi yang meminta uang dari warga yang memotret di taman sana.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Dewan PSI Minta Pramono Perhatikan Nasib Pedagang Taman Puring setelah Kebakaran
Pasar Taman Puring belum kunjung diperbaiki.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Dewan PSI Minta Pramono Perhatikan Nasib Pedagang Taman Puring setelah Kebakaran
Bagikan