Andika Pratama
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menerapkan skema ganjil genap (Gage) di 25 ruas protokol ibu kota saat masa penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) Transisi.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menilai kebijakan memberlakukan kembali Gage ini kontra produktif dengan penanganan Pandemi COVID-19.
Baca Juga
Senator Fahira Idris Puji Peningkatan Tes COVID-19 di Jakarta
“Kebijakan ganjil genap bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Namun, di masa pandemi COVID-19, transportasi umum memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ganjil genap justru akan meningkatkan penyebaran virus," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Minggu (2/8).
Berdasarkan data Satgas COVID-19 hingga Jumat (31/7), di DKI terdapat 21.339 kasus. Selama seminggu terakhir, rata-rata jumlah kasus sekitar 400 orang per hari. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa PSBB sekitar 100 orang per hari.
“Lalu lintas memang mulai macet, tapi pandemi COVID-19 belum terkendali. Bahkan saat ini kondisinya jauh lebih parah jika dibandingkan dengan masa PSBB. Jika Gage diberlakukan, maka akan semakin banyak warga Jakarta yang berdesak-desakan di transportasi umum. Kebijakan ini sangat membingungkan,” ucap Anthony.
Baca Juga
Anthony menduga kebijakan Gage ini hanya memikirkan transportasi, namun mengabaikan kesehatan masyarakat. Dia menyarankan agar Pemprov DKI mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, bukan berpikir secara sektoral.
“Di tengah pandemi begini, buat apa memaksakan ganjil genap? Mungkin Pak Anies lelah dan bingung, sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan yang saya rasa bertentangan dengan logika akal sehat," tutup Anthony. (Asp)
