PSI Apresiasi Keputusan MK Soal Verifikasi Parpol


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat ditanyai wartawan merahputih.com di Menteng, Jakarta, Sabtu (23/5). (Foto: MerahPutih/Achmad)
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi mengabulkan pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu dalam sidang pengambilan keputusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1).
Dalam pasal tersebut mengatur tentang proses verifikasi seluruh parpol baik yang baru maupun yang lama.
Terkait hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu pihak penggugat menilai keputusan MK sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh partai.
"Kami sangat apresiasi keputusan MK. Dengan begitu seluruh peserta pemilu 2019, harus lolos verifikasi tanpa kecuali, meliputi partai yang sudah punya kursi di DPR, maupun yang belum," kata Ketum PSI Grace Natalie saat dihubungi, Jumat (12/1).
Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan perlakuan antarpartai sehingga diharapkan kualitas proses demokrasi ke depan akan berjalan lebih baik.
"Karena sesuai amanat UU, semua partai wajib membentuk struktur, membentuk anggota dan memeliharanya. Tidak sekedar merekrut di awal," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Bhineka Institute Ridwan Darmawan menilai keputusan MK terkait verifikasi faktual parpol hanya sekadar pengulangan saja.
"Kala partai Nasdem saat tahun 2014 lalu juga mengajukan permohonan terkait pasal yang mereka anggap diskriminatif yang membedakan perlakuan atas kewajiban verifikasi antara partai lama dengan Partai baru, jadi tidak ada yang baru dari putusan MK ini," ujar Ridwan. (Fdi)
Bagikan
Berita Terkait
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet

Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum

Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek

Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah

PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
