Headline

Protes Lubang Bekas Tambang, Aktivis Lingkungan Kirim Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 05 November 2018
Protes Lubang Bekas Tambang, Aktivis Lingkungan Kirim Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi

Tambang batu bara. Foto: Antara/Prasetyo Utomo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lubang bekas tambang yang terdapat di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) jamak ditinggalkan begitu saja dalam kondisi menganga dan membahayakan penduduk setempat. Kondisi tersebut membuat sejumlah aktivis lingkungan melayangkan protes keras lewat surat terbuka kepada Presiden Jokowi.

Organisai pegiat lingkungan hidup di Kalimantan yakni Jatam dan Walhi mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi karena lubang bekas tambang tersebut terus memakan korban jiwa.

Dinamisatoris Jatam, Pradana Rupang mengatakan sudah ada 31 korban jiwa yang melayang di bekas lubang tambang dari periode tahun 2011-2018.

Korban terakhir adalah Ari Wahyu Utomo yang meninggal dunia di Lokasi Konsesi PT BBE di desa Bukit Raya, Kec.Tenggarong Seberang, pada Minggu (4/11)," ucap Rupang di Samarinda, Senin (5/11).

Ilustrasi tambang
Ilustrasi (ANTARA FOTO)

Ia mengatakan surat terbuka kepada Presiden RI ini disampaikan, karena melihat tidak adanya tindakantegas oleh para penguasa di wilayah setempat

Pradana Rupang mengatakan dengan terus adanya kejadian korban meninggal dunia, Presiden Jokowi diharapkan segera turun tangan, dan tidak hanya mengasistensi persoalam tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Sebab, menurut Rupang, Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Kaltim sudah seringkali tahu akan peristiwa tersebut dan menganggap kasus tewasnya anak-anak di lubang tambang bukan persoalan penting.

"Upaya pencegahan harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi," ucap Rupang.

Ia menilai hampir semua pejabat dan aparat hukum seakan takluk jika berhadapan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim.

"Dengan kewenangan yang presiden miliki, sudah sepatutnya untuk secara langsung memastikan agenda keselamatan rakyat Kaltim dari ancaman lubang tambang, kepastian penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan," ujar Rupang.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen mengaku bahwa persoalan tambang ini pernah disampaikan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, namun tidak ada respon pencegahan.

"Kami mendesak Gubernur Kaltim bertindak keras kepada pelaku tambang yang melakukan pembiaran terhadap lubang-lubang tambang," kata Rupang, menegaskan.

Fathur R Fen sebagaimana dilasnir Antara mengungkapkan sudah ada korban nyawa akibat lubang bekas penambangan, sehingga butuh perhatian serius dan pemerintah dan pihak perusahaan tambang.

"Apalagi, dengan adanya kejadian sudah dua kali lubang tambang PT BBE menelan korban. Kami berharap agar IUP PT.BBE segera dicabut," tandasnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Banyak ASN Sering Absen, Wagub Papua Barat Ancam Pangkas Tunjangan

#Tambang #Aktivis Anti Tambang #Walhi #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Viral Pesan Berantai Penambang Emas Tewas di Area Antam, Begini Penjelasan Polisi
Belum tentu gas beracun. Yang jelas bukan longsor dan bukan karyawan Antam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Viral Pesan Berantai Penambang Emas Tewas di Area Antam, Begini Penjelasan Polisi
Indonesia
Tambang di Bogor yang Ditutup Dedi Mulyadi Kembali Dibuka, Pemkab Berdalih Ekonomi Warga Harus Jalan
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Bogor bersama para pengusaha sepakat membangun jalan khusus angkutan tambang sepanjang 15 kilomete
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
Tambang di Bogor yang Ditutup Dedi Mulyadi Kembali Dibuka, Pemkab Berdalih Ekonomi Warga Harus Jalan
Indonesia
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Tindakan tersebut dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diusut hingga ke akar permasalahannya.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Indonesia
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Prabowo menekankan pentingnya transparansi dan penghindaran konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Indonesia
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Polisi menangkap jurnalis berinisial R di Morowali, Sulawesi Tengah. Penangkapan itu terkait kasus dugaan pembakaran kantor tambang awal Januari 2026.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Indonesia
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK mengungkap alasan mengapa penyidikan kasus tambang Konawe Utara dihentikan. Hal itu dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
KPK menghentikan kasus tambang Konawe Utara. MAKI pun siap menggugat praperadilan dan meminta Kejagung untuk menambil alih.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Indonesia
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Langkah lain yang sudah dilakukan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani permasalahan tambah yang ada di lereng Gunung Slamet tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Indonesia
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
KH Said Aqil Siradj sampai meminta agar hak konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh PBNU.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
Bagikan