Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2020
Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis

Gedung Pancasila Kemenlu RI. (Foto: Kemenlu).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dunia dikejutkan kembali dengan kontroversi kartun Charlie Hebdo, yang mengambarkan Nabi Muhammad SAW. Dampaknya, Samuel Paty seorang guru di Prancis tewas dipenggal kepalanya oleh Abdoullakh Abouyedovich Anzorov, di Conflans-Sainte-Honorine, daerah di luar Kota Paris pada 16 Oktober 2020.

Sebelum tewas, Paty sempat menunjukkan karikatur Nabi Muhammad, yang kembali diterbitkan oleh Charlie Hebdo, bulan lalu untuk diidiskusikan para muridnya dan mempersilahkan murid muslim untuk keluar ruangan jika tidak berkenan dengan diskusi tersebut.

Dampak dari pembunuhan tersebut, juga terjadi penyerangan pada muslim di area pariwisata Menara Eiffel. Tetapi, pemengalan seorang guru, membuat Presiden Prancis mengeluarkan pidatonya, yang direspon berbagai warga muslim di dunia sebagai Islamhobia di Prancis.

Baca Juga:

Buntut Pernyataan Presiden Prancis, Jokowi Didesak Putuskan Hubungan Diplomatik

Pemerintah Indonesia pun, memprotes isi pidato yang disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron awal bulan ini, dan mendesak agar Pemerintah Prancis tidak menghubungkan Islam dan aksi terorisme atau ekstremisme.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teuku Faizasyah, mengatakan Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Prancis Olivier Chambard untuk meminta penjelasan mengenai pernyataan Presiden Macron.

Indonesia juga telah menyampaikan secara langsung kecaman terhadap Pemerintah Prancis mengenai isi pidato tersebut. Pemerintah Indonesia keberatan terhadap pernyataan Presiden Macron yang mengindikasikan ada kaitan antara agama dan tindakan terorisme.

"Mengaitkan agama apapun - dalam hal ini adalah Agama Islam - dengan tindakan terorisme tidakkah bisa dibenarkan dan sungguh menyakitkan bagi pemeluk agama tersebut,” kata Faizasyah.

Menlu Retno
Menlu Retno Marsudi. (Foto: Kemenlu).

Presiden Macron pada 2 Oktober 2020 menyampaikan pidato di hadapan anggota dewan, kepala daerah, dan perwakilan kelompok masyarakat sipil, terkait pentingnya mempertahankan nilai-nilai mendasar di Prancis dan ia turut menyampaikan beberapa pernyataan terkait Islam dan radikalisme. Pidato tersebut, berselang beberapa pekan kemudian dan setelah kematian Samuel Paty, seorang guru di Prancis.

Lewat pidatonya yang disampaikan di Les Mureaux, Macron menyebut ancaman masyarakat Prancis adalah “Islam separatis”. Istilah itu, menurut Macron, merujuk pada sekelompok penganut Islam ekstremis/fanatik yang “melenceng” dari nilai-nilai republik.

“Dalam konteks Islam radikal, karena ini yang jadi topik pembahasan dan mari kita bicara dan menyebut masalah ini, kehendak yang secara sistematis ingin melanggar aturan hukum republik dan membentuk aturan sendiri, dan ini secara perlahan mengarah ke penolakan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan hati nurani, dan hak untuk menistakan (agama, red), dan diri kita pada akhirnya diam-diam berubah jadi seseorang yang radikal,” kata Presiden Macron lewat pidatonya yang disiarkan di laman resmi Kedutaan Besar Prancis di Jakarta.

Ia lanjut menyebutkan otoritas keamanan di Prancis telah mengawasi hampir 170 orang yang dicurigai akan terlibat aksi teror. “Kami tahu 70 orang dari kelompok itu telah pergi ke Suriah,” kata presiden.

Sementara itu, setelah kematian Paty, Macron mengatakan: “Kami akan terus bertahan, profesor (merujuk ke Samuel Paty, red). Kami akan terus berjuang untuk kebebasan, kamu telah jadi wajah perjuangan mempertahankan republik,” kata Macron lewat unggahannya di Twitter pada 22 Oktober 2020.

Samuel Paty merupakan seorang guru di Prancis yang tewas dipenggal kepalanya oleh Abdoullakh Abouyedovich Anzorov, di Conflans-Sainte-Honorine, daerah di luar Kota Paris pada 16 Oktober 2020. Sebelum tewas, Paty sempat menunjukkan karikatur Nabi Muhammad, yang kembali diterbitkan oleh Charlie Hebdo, bulan lalu.

Dari rangkaian peristiwa itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), lewat pernyataan tertulisnya bulan ini, menyesalkan adanya pernyataan yang berpotensi memecahkan persatuan antara Prancis dan umat Islam dunia.

OKI menyebutkan seluruh pihak seharusnya bersama-sama meninjau kembali kebijakan diskriminatif terhadap Muslim dan menghindari aksi-aksi provokatif yang dapat melukai perasaan lebih dari satu miliar pemeluk Islam di dunia.

Hubungan diplomatik antara Prancis dan negara yang warganya mayoritas muslim mulai terganggu. Boikot produk Prancis menggema diberbagai negara. Paling parah, lontara panas antara Turki dan Prancis yang sama-sama sekutu Amerika Serikat.

Dilansir VOA Indonesia Pemerintah AS hari Selasa (27/10) berharap dua sekutu NATO, Perancis dan Turki, akan meredakan ketegangan yang meningkat terkait kebebasan untuk mengejek agama, sementara demonstrasi menentang Perancis dan imbauan untuk memboikot barang-barang buatan Perancis meningkat di negara-negara Muslim.

Ketegangan antara Perancis dan Turki belakangan semakin meningkat terkait komentar Presiden Perancis Emmanuel Macron mengenai kartun dan Islam pasca pemenggalan kepala seorang guru di Perancis.

"Amerika sangat yakin perselisihan Aliansi yang tidak perlu hanya menguntungkan pihak musuh," ujar Juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Baca Juga:

Presiden Turki Serukan Warganya Boikot Produk Prancis

#Prancis #Kemenlu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prancis Larang Anak di Bawah 15 Tahun Gunakan Media Sosial
Presiden Prancis memastikan pada 1 September mendatang, anak-anak dan remaja Prancis “akhirnya akan terlindungi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Prancis Larang Anak di Bawah 15 Tahun Gunakan Media Sosial
Indonesia
1.440 WNI Datangi KBRI Phnom Penh Ingin Balik ke Indonesia
Saat ini mekanisme untuk keringanan denda overstay dan percepatan pembuatan izin keluar oleh Imigrasi Kamboja sedang dirampungkan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
1.440 WNI Datangi KBRI Phnom Penh Ingin Balik ke Indonesia
Indonesia
Kemenlu Belum Akan Evakuasi WNI Dari Iran
Berdasarkan penilaian KBRI dan dengan memperhatikan kondisi di lapangan hingga Senin (12/1), evakuasi juga belum diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Kemenlu Belum Akan Evakuasi WNI Dari Iran
Indonesia
WNI Anak Terkait ISIS Dibui Hampir 8 Bulan di Yordania, Kemenlu Pastikan Kondisinya Sehat
WNI anak berinisial KL ditahan di Yordania sejak 19 Mei 2025 atas dugaan mendukung aktivitas ISIS.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
WNI Anak Terkait ISIS Dibui Hampir 8 Bulan di Yordania, Kemenlu Pastikan Kondisinya Sehat
Indonesia
WNI Anak di Yordania Diduga Dukung ISIS, Kemenlu Pantau Proses Hukum
Penangkapan KL ini dengan dugaan keterlibatan dalam aktivitas daring yang terindikasi mendukung ISIS.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
WNI Anak di Yordania Diduga Dukung ISIS, Kemenlu Pantau Proses Hukum
Indonesia
4 ABK WNI Diculik Bajak Laut, KBRI Desak Tanggung Jawab Perusahaan Kapal
Kemenlu menegaskan terus memastikan hak-hak ketenagakerjaan para ABK WNI korban penculikan tetap dijalankan penanggung jawab perusahaan kapal.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
4 ABK WNI Diculik Bajak Laut, KBRI Desak Tanggung Jawab Perusahaan Kapal
Indonesia
Kota Basis Konsentrasi WNI di Iran Masih Aman, Kemenlu: Opsi Evakuasi Belum Mendesak
Jumlah WNI yang tinggal di Iran tercatat sebanyak 386 orang, terkonsentrasi di Kota Qom dan Isfahan
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Kota Basis Konsentrasi WNI di Iran Masih Aman, Kemenlu: Opsi Evakuasi Belum Mendesak
Indonesia
Kondisi Teheran 'dalam Bahaya', WNI Diminta Waspada dan Hindari Kerumunan
Hingga saat ini, belum ada laporan WNI yang terdampak aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Iran, meski beberapa korban sipil dilaporkan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Kondisi Teheran 'dalam Bahaya', WNI Diminta Waspada dan Hindari Kerumunan
Indonesia
Kemenlu Pulangkan 3 WNI Terjebak di Yaman
Pemulangan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Perwakilan RI di Kawasan Timur Tengah, khususnya KBRI Muscat, KBRI Riyadh, KBRI Abu Dhabi, KJRI Jeddah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
 Kemenlu Pulangkan 3 WNI Terjebak di Yaman
Dunia
Indonesia dan Negara OKI Kecam Kunjungan Pejabat Israel ke Somaliland
Somaliland menyatakan kemerdekaannya dari Somalia pada 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia dan Negara OKI Kecam Kunjungan Pejabat Israel ke Somaliland
Bagikan