Proteksi Sektor Rentan Serangan Teroris Jadi Bahasan BNPT dan PBB

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 12 September 2022
Proteksi Sektor Rentan Serangan Teroris Jadi Bahasan BNPT dan PBB

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bidang Kontra Terorisme (UNOCT) membahas proteksi sektor rentan serangan terorisme di New York, Amerika Serikat. (Hu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Boy Rafli Amar bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Bidang Kontraterorisme (UNOCT) Vladimir Voronkov saat menghadiri acara Kongres PBB tentang korban terorisme.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas proteksi sektor rentan serangan terorisme sekaligus memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga internasional.

Baca Juga:

BNPT Minta Hindari Politisasi Agama saat Pemilu 2024

Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar memaparkan, UNOCT akan mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan pemerintah Indonesia dalam cakupan Global Programme on Vulnerable Targets Protection di kementerian dan lembaga terkait di Tanah Air.

Dalam pertemuan itu juga membahas rencana kunjungan UNOCT ke Indonesia pada tanggal 29 November hingga 2 Desember 2022.

"BNPT menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan siap untuk mengoordinasikan pertemuan UNOCT dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Boy Rafli

BNPT dan UNOCT juga bakal membahas perkembangan Bali Work Plan 2019—2025. Bali Work Plan merupakan upaya Indonesia bersama seluruh negara ASEAN dalam menggandeng badan-badan internasional untuk membicarakan persoalan keamanan yang mendasar berkaitan dengan violent extremism dan deradikalisasi

UNOCT saat ini tengah menyiapkan sejumlah program yang bertujuan memperkuat implementasi Bali Work Plan 2019—2025, antara lain, terkait dengan penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta pengembangan kapasitas penanggulangan terorisme.

"BNPT juga terus memperkuat peluang kerja sama dengan UNOCT melalui kerangka South-South Cooperation yang jadi salah satu fokus UNOCT," ujarnya.

Pada tanggal 10—12 Mei 2022, BNPT menghadiri pertemuan tingkat Asia di Thailand membahas program perlindungan event olahraga dari serangan ekstremisme

Pada kesempatan tersebut Indonesia menyampaikan pengalaman serta praktik, baik dalam menangani ancaman terorisme, khususnya terkait dengan perhelatan olahraga, maupun peran duta damai dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.

Sejauh ini, BNPT dan UNOCT juga telah terlibat dalam berbagai kerja sama strategis penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara.

Beberapa program kerja sama yang telah berjalan dalam mendukung prioritas pemerintah terkait dengan terorisme, antara lain, perlindungan objek vital, pencegahan dan perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara dari kerentanan ekstremisme berbasis kekerasan. (Knu)

Baca Juga:

Hadapi Pemilu, BNPT Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional

#PBB #BNPT #Terorisme
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Naveed Akram, Pelaku Penembakan di Pantai Bondi, Australia, Didakwa atas 15 Pembunuhan
Akram juga menghadapi 40 dakwaan menyebabkan luka berat dengan niat membunuh, serta satu dakwaan melakukan tampilan publik simbol organisasi teroris terlarang.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
 Naveed Akram, Pelaku Penembakan di Pantai Bondi, Australia, Didakwa atas 15 Pembunuhan
Indonesia
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
PBB telah memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumut, dan Sumbar sesuai mandat masing-masing badan PBB, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui kementerian terkait.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Indonesia
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Indonesia
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2 014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan politik luar negeri kewenangan mutlak yang dimiliki pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Dunia
12 Orang Meninggal Akibat Penembakan di Pantai Bondi Australia
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan kejadian di Bondi itu merupakan peristiwa yang mengejutkan dan sangat memprihatinkan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
12 Orang Meninggal Akibat Penembakan di Pantai Bondi Australia
Indonesia
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Penyerbuan ini dianggap melanggar Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan 2730 yang keluar 24 Mei 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Indonesia
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
PBB, kata Dujarric, terus berkomunikasi dengan otoritas negara-negara terdampak dan siap membantu operasi penyelamatan maupun respons tanggap bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
Indonesia
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
PBB menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Indonesia
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Dukcapil DKI meluruskan data PBB soal populasi Jakarta 42 juta jiwa, menjelaskan perbedaan data de facto dan de jure. Penduduk resmi Jakarta tercatat 11 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 November 2025
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Bagikan