Program Yang Sama dan Beda Dilakukan Indonesia dan Singapura Hadapi Perang Dagang

Merahputih.com - Amerika menyasar Indonesia dengan tarif resiprokal yakni 32 persen. Kebijakan pada 9 April 2025. Termasuk juga Singapura yang menjadi tetangga Indonesia.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat di acara Serasehan Ekonomi: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan menyatakan kalau Indonesia sangat optimis menghadapi perang tarif ini.

"Kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan,” ucapnya di Menara Mandiri, Selasa (8/4).

Sementara Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan kecewa dan kebijakan tarif ini dan bakal merugikan negara kecil seperti Singapura.

Baca juga:

Perang Dagang Amerika-China Makin Panas, Tarif Yang Dikenakan Trump 104 Persen

Kekecewaan itu, karena Singapura sendiri merupakan mitra dalama Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Singapura mengklaim, mestinya negaranya bebas dari tarif apapun bukan 10 persen tapi 0 persen.

"Kami sangat kecewa dengan tindakan Amerika Serikat, terutama mengingat persahabatan yang mendalam dan telah terjalin lama antara kedua negara. Ini bukanlah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap teman," ujar orang nomor satu Singapura yang juga menjabat Menteri Keuangan.

Berikut ini tiga hal yang dilakukan pemerintahan Indonesia dan Singapura

1. Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong mengatakan pada hari Kamis (3/4), Singapura harus mengevaluasi kembali perkiraan ekonominya, yang awalnya memproyeksikan pertumbuhan sebesar 1 hingga 3 persen untuk tahun ini.

"Saat ini kami sedang menilai kembali perkiraan ekonomi kami, dan kami mungkin perlu melakukan penyesuaian di masa mendatang," kata Gan dikutip CNA,

Sementara Indonesia tidak melakukan koreksi target pertumbuhan ekonomi, lantaran pondasi ekonomi Indonesia diklaim masih kuat.

2. Singapura Bentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pekerja dan Bisnis, dan Indonesia Rencanakan Satgas PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyarankan Satgas PHK kepada Pemerintah. Tujuannya mengantisipasi potensi gelombang PHK, untuk mengeliminir, mendeklinasi potensi pemogokan, bila terjadi PHK yang melibatkan tidak dibayarnya hak-hak buruh.

"Kami meminga harapan kepada bapak presiden agar hak2 biruh kalau Terjadinya PHK. Hak-hak buruh bisa dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan," kata dia.

Pemerintah menyambut baik saran ini dan merencanakan membentuk Satgas PHK. Namin Satgas PHK ini masih dalam perencanaan.

"Ini suatu usul yang sangat baik ya. Saya terima kasoh, benar2 ini sesuatu yg sangat pentingm saya kira bentuk Satgas PHK segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi. BPJS dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Singapura, membentuk Gugus Tugas nasional agar mendukung bisnis dan pekerja. Gugus Tugas Ini akan dikomandoi langsung oleh Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong.

Diikuti perwakilan dari badan ekonomi Singapura, Federasi Bisnis Singapura, Federasi Pengusaha Nasional Singapura, dan Kongres Serikat Buruh Nasional.

3. Memperluas Mitra Dagang

Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi negara-negara, termasuk BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan).

Langkah ini diklaim memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian dagang internasional.

Lalu, keanggotaan Indonesia di BRICS akan memperkuat kerja sama dagang multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN serta Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Indonesia terus bernegoisasi di perjanjian dagang seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA. Segera mengajukan jadi anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). (Tka)