Program Makan Bergizi Gratis Masih Banyak Kendala, Butuh Dukungan Anggaran
Soffi Amira - Senin, 13 Januari 2025
Program Makan Bergizi Gratis masih banyak kendala. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)
MerahPutih.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyoroti beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.
Contohnya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi seluruh siswa sasaran, kualitas dan variasi makanan yang disajikan, fasilitas penyimpanan dan distribusi makanan, serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kelancaran program.
Demi mengatasi tantangan tersebut, Mujiyono menekankan pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk melakukan perbaikan teknis dalam pelaksanaan program MBG.
Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI memberikan dukungan anggaran dan personel yang cukup untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini.
Baca juga:
PBNU Minta UMKM Milik Warga NU Dilibatkan Jadi Pemasok Bahan Makan Bergizi Gratis
"Perlunya dukungan anggaran dan personel dari Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pelaksanaan program (MBG)," kata Mujiyono di Jakarta, Senin (13/1).
Mujiyono menyebutkan, Pemprov Jakarta menargetkan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG 2025.
"DKI Jakarta merencanakan memiliki 153 SPPG tahun ini (2025 untuk program MBG)," ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya ingin memastikan setiap SPPG benar-benar siap melaksanakan program MBG dengan baik.
Baca juga:
Penipuan Program Makan Bergizi Gratis Marak, Begini Cara Lapornya
Menurut anggota Fraksi Demokrat ini, ketidaksiapan dalam pelaksanaan program dapat berdampak negatif dan mengurangi efektivitas program yang memiliki target besar tersebut.
"Karena kegagalan kecil saja bisa membuat program besar ini memberikan kesan negatif, targetnya besar. Jadi pelaksanaannya harus benar-benar matang," papar dia. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Baru 13 SPPG yang Beroperasi, Pemkot Solo Ingatkan Jangan Kurangi Kualitas MBG
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
