Soffi Amira
MerahPutih.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyoroti beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.
Contohnya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi seluruh siswa sasaran, kualitas dan variasi makanan yang disajikan, fasilitas penyimpanan dan distribusi makanan, serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kelancaran program.
Demi mengatasi tantangan tersebut, Mujiyono menekankan pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk melakukan perbaikan teknis dalam pelaksanaan program MBG.
Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI memberikan dukungan anggaran dan personel yang cukup untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini.
Baca juga:
PBNU Minta UMKM Milik Warga NU Dilibatkan Jadi Pemasok Bahan Makan Bergizi Gratis
"Perlunya dukungan anggaran dan personel dari Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pelaksanaan program (MBG)," kata Mujiyono di Jakarta, Senin (13/1).
Mujiyono menyebutkan, Pemprov Jakarta menargetkan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG 2025.
"DKI Jakarta merencanakan memiliki 153 SPPG tahun ini (2025 untuk program MBG)," ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya ingin memastikan setiap SPPG benar-benar siap melaksanakan program MBG dengan baik.
Baca juga:
Penipuan Program Makan Bergizi Gratis Marak, Begini Cara Lapornya
Menurut anggota Fraksi Demokrat ini, ketidaksiapan dalam pelaksanaan program dapat berdampak negatif dan mengurangi efektivitas program yang memiliki target besar tersebut.
"Karena kegagalan kecil saja bisa membuat program besar ini memberikan kesan negatif, targetnya besar. Jadi pelaksanaannya harus benar-benar matang," papar dia. (Asp)
