Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan sorotan tajam dari publik. Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, salah satu masalah utama dalam implementasi program ini adalah distribusi lokasi dapur yang tidak merata.
Jawa Barat, misalnya, memiliki 58 lokasi, sementara beberapa provinsi lain seperti Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara masing-masing hanya memiliki satu lokasi.
“Daerah-daerah seperti Papua Barat dan Papua Selatan, yang memiliki angka stunting tinggi, hanya memiliki dua dan satu dapur masing-masing,” sebut Achmad di Jakarta, Selasa (7/1).
Baca juga:
Tidak Ada Susu Dalam Menu Harian Makan Bergizi Gratis, Pemrov Jakarta: Diberikan Seminggu 2 Kali
Achmad menyebut, ketimpangan ini dapat menyebabkan ketidakadilan akses bagi masyarakat di daerah dengan infrastruktur yang kurang berkembang.
Kesenjangan distribusi ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah mungkin kurang mempertimbangkan kebutuhan gizi di setiap daerah secara spesifik.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah program ini benar-benar dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan,” tutur ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.
Achmad menganggap, kriteria kesiapan ini, seperti ketersediaan lahan dan bangunan, membatasi cakupan program ke daerah yang relatif lebih maju.
“Akibatnya, daerah tertinggal yang paling membutuhkan intervensi gizi mungkin malah tidak terjangkau oleh program ini,” sebut Achmad.
Baca juga:
Makan Bergizi Gratis di Jakarta Diharap Sejahterakan Pelaku UMKM
Selain itu, radius pelayanan dapur umum, yang maksimal dua kilometer dari penerima manfaat, mungkin tidak realistis di banyak daerah dengan infrastruktur transportasi yang buruk.
Di wilayah pedalaman atau daerah terpencil, penerima manfaat mungkin harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan makananz
“Sehingga tujuan utama meningkatkan aksesibilitas gizi menjadi terhambat,” sebut Achmad.
Achmad meyakini, ketimpangan distribusi, infrastruktur yang tidak memadai, potensi pemborosan anggaran, dan mekanisme penyaluran yang kompleks adalah beberapa isu utama yang perlu diatasi agar program ini benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Baca juga:
5 Ribu Dapur Ditargetkan Sediakan Makan Bergizi Gratis di Pertengahan Tahun 2025
Pemerintah perlu mengevaluasi kembali desain program ini untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain itu, pendekatan yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi dengan program-program gizi yang sudah ada dapat menjadi solusi yang lebih baik.
“Khususnya untuk mencapai tujuan jangka panjang peningkatan gizi nasional,” tutup Achmad. (Knu)
