Soffi Amira
MerahPutih.com - Badan Gizi Nasional (BGN) kini terus berupaya untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Hal itu diperkuat lewat kegiatan sosialisasi yang digelar di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat, Sabtu (1/11). Dalam kegiatan itu, BGN menekankan pentingnya tata kelola dan standar gizi yang baik agar program MBG bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si., mengungkapkan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian sosialisasi yang dilakukan di berbagai provinsi.
“Kegiatan ini dilakukan oleh Kedeputian Sistem dan Tata Kelola. Tujuannya adalah menyosialisasikan berbagai aturan terkait program MBG supaya semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama,” ujar Sitti Aida.
Kegiatan tersebut mencakup mitra yayasan, Kepala Regional (Kareg), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga ahli gizi dan akuntan.
Baca juga:
Ketua MPR Ajak Anak Muda Indonesia Jadi Peternak Sapi Demi Suksesnya MBG
Program MBG Diharapkan Bisa Gerakkan Ekonomi Lokal
Sitti Aida mengatakan, beberapa perubahan aturan perlu disosialisasikan kembali akibat adanya dinamika dan masukan dari berbagai pihak.
“Kita ingin pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan baik dan benar, supaya makanan yang disajikan aman, sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya aspek keamanan pangan. Dalam setiap sosialisasi, BGN menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan.
Selain itu, ada pula materi yang dibahas mengenai tata kelola keuangan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Baca juga:
Selama Ini BRI Berikan Kredit Buat Pembentukan Dapur MBG, Total Sudah Rp 104 Miliar
“Program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, bahan pangan semaksimal mungkin diperoleh dari produksi lokal agar membuka lapangan kerja dan peluang usaha di daerah,” jelasnya.
Meski begitu, kata Sitti Aida, untuk daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki keterbatasan lahan pertanian, sebagian bahan pangan harus didatangkan dari luar daerah.
“Dalam teori ekonomi, tidak masalah jika mendatangkan dari luar ketika harganya lebih efisien,” imbuhnya.
Hasil Produksi Pangan Lokal Jadi Bahan Baku SPPG di Indonesia
Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. (Foto: MerahPutih.com/Didik)
Ketika ditanya soal urban farming, Sitti menyebutkan, BGN ikut mendukung praktik pertanian perkotaan sebagai alternatif.
“Dengan lahan minimalis kita bisa vertical farming, memanfaatkan ruang yang ada,” katanya.
Namun, ia menegaskan, pelaksanaan urban farming tidak dilakukan langsung oleh SPPG, melainkan oleh kelompok masyarakat di sekitar lokasi.
Baca juga:
DPR Dorong Implementasi Perpres MBG, Penting untuk Pastikan Keamanan Pangan Anak Sekolah
Selain itu, BGN juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menodorong terbentuknya kelompok tani lokal. Nantinya, hasil produksi pangan lokal akan menjadi bahan baku bagi SPPG di seluruh Indonesia.
Terkait adanya beberapa sekolah elite yang menolak program MBG, Sitti menegaskan, hal itu tidak menjadi masalah.
“Program makan gratis ditujukan untuk semua anak. Tapi jika ada sekolah yang menolak karena sudah memiliki mekanisme sendiri dalam penyediaan makanan bergizi, itu sah-sah saja. Tidak ada paksaan,” tandasnya. (*)
