Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan membatalkan penawaran program Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025 sebagai imbas dari arahan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Guna mengakomodasi arahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Baca juga:
Efisiensi Anggaran Negara Bisa Bikin 104.000 Orang di Sektor MICE Terkena PHK
“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” kata Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni, dalam keterangnnya dikutip Antara, Selasa (4/2)
Pembatalan penawaran program Beasiswa Kemenkeu tertuang dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025. Menurut Wahyu, keputusan itu juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025.
Melansir laman BPPK Kemenkeu, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.
Baca juga:
Rp 100 Triliun Duit Hasil Efisiensi APBN Digelontoran Buat Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis
Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan.
Para alumni Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang Untuk tahun ini, program itu sebelum dibatalkan rencananya bakal dibuka pada 10 Januari dan ditutup pada 9 Februari. (*)
