Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 21 Mei 2025
Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Bimo Wijayanto.(foto: PT Phapros Tbk)

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - NAMA Bimo Wijayanto mencuat ke publik setelah ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menempati posisi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Bimo Wijayanto nantinya akan menggantikan Suryo Utomo. Pelantikan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak masih menunggu arahan Sri Mulyani.

Sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, Bimo menjabat Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, pada 2020, Bimo sempat bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Pada 2019 hingga 2020, Bimo bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KSP. Dalam jabatan itu, Bimo bertugas menajamkan program prioritas kementerian-kementerian inti, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan PPATK.

Sementara itu, di Kementerian Keuangan, pada 2014-2015, posisi Bimo terakhir ialah Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) Ditjen Pajak (DJP). Sebelumnya, pada 2007-2009, Bimo menjabat Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Subdirektorat Dampak Kebijakan.

Baca juga:

Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak dan Letjen TNI Djaka Budi sebagai Dirjen Bea Cukai, Diminta Benahi Coretax



Selain di tataran birokrasi kementerian, Bimo juga sempat ditugasi menjadi komite audit di BUMN, yakni PT Asuransi Jasindo. Selanjutnya, pada Agustus 2019 sampai dengan Maret 2022, ia ditunjuk sebagai Komisaris di PT Inka Multi Solusi. Pada Maret 2022 hingga sekarang, ia menjabat Komisaris Independen PT Phapros Tbk.

Latar belakang pendidikan Bimo juga cukup mentereng. Ia mengenyam studi S-1 di UGM pada 2000, lalu melanjutkan S-2 di University of Queensland di Australia pada 2004.

Gelar PhD dalam bidang ekonomi diraihnya dari University of Canberra, Australia, pada 2014. Studi lanjutan, post doctoral, ditempuhnya di Duke University, Amerika Serikat, juga pada 2014.(Asp)


Baca juga:

Dirjen Pajak Pantau Ketat Online Travel Agent Belum Bayar Pajak

#Pajak #Dirjen Pajak Baru #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Omzet mal anjlok akibat demo yang terjadi di Jakarta. KADIN dan APPBI pun mendorong pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, belanja negara dirancang mencapai Rp 3.786,5 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026
Indonesia
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Bhima menilai pemerintah juga perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
Pengusaha Sambut Diskon Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta, Putaran Ekonomi Bisa Naik
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pajak 20 persen sampai 50 persen kepada pelaku usaha perhotelan serta restoran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
Pengusaha Sambut Diskon Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta, Putaran Ekonomi Bisa Naik
Indonesia
Fraksi PSI DKI Apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Beri Diskon Pajak Restoran dan Perhotelan, Berharap Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Kebijakan insentif pajak ini tepat untuk membantu sektor perhotelan dan restoran pulih kembali setelah mengalami kesulitan ekonomi beberapa waktu ke belakang ini.
Dwi Astarini - Rabu, 27 Agustus 2025
Fraksi PSI DKI Apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Beri Diskon Pajak Restoran dan Perhotelan, Berharap Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah
“PARAH! PSK PUN JADI ASET NEGARA!," tulis dalam narasi.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Gubernur Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel 50 Persen hingga September 2025
Setelah September, pemerintah DKI tetap memberikan keringanan pajak namun dengan besaran yang lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Agustus 2025
Gubernur Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel 50 Persen hingga September 2025
Bagikan