Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 21 Mei 2025
Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Bimo Wijayanto.(foto: PT Phapros Tbk)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - NAMA Bimo Wijayanto mencuat ke publik setelah ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menempati posisi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Bimo Wijayanto nantinya akan menggantikan Suryo Utomo. Pelantikan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak masih menunggu arahan Sri Mulyani.

Sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, Bimo menjabat Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, pada 2020, Bimo sempat bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Pada 2019 hingga 2020, Bimo bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KSP. Dalam jabatan itu, Bimo bertugas menajamkan program prioritas kementerian-kementerian inti, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan PPATK.

Sementara itu, di Kementerian Keuangan, pada 2014-2015, posisi Bimo terakhir ialah Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) Ditjen Pajak (DJP). Sebelumnya, pada 2007-2009, Bimo menjabat Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Subdirektorat Dampak Kebijakan.

Baca juga:

Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak dan Letjen TNI Djaka Budi sebagai Dirjen Bea Cukai, Diminta Benahi Coretax



Selain di tataran birokrasi kementerian, Bimo juga sempat ditugasi menjadi komite audit di BUMN, yakni PT Asuransi Jasindo. Selanjutnya, pada Agustus 2019 sampai dengan Maret 2022, ia ditunjuk sebagai Komisaris di PT Inka Multi Solusi. Pada Maret 2022 hingga sekarang, ia menjabat Komisaris Independen PT Phapros Tbk.

Latar belakang pendidikan Bimo juga cukup mentereng. Ia mengenyam studi S-1 di UGM pada 2000, lalu melanjutkan S-2 di University of Queensland di Australia pada 2004.

Gelar PhD dalam bidang ekonomi diraihnya dari University of Canberra, Australia, pada 2014. Studi lanjutan, post doctoral, ditempuhnya di Duke University, Amerika Serikat, juga pada 2014.(Asp)


Baca juga:

Dirjen Pajak Pantau Ketat Online Travel Agent Belum Bayar Pajak

#Pajak #Dirjen Pajak Baru #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - 26 menit lalu
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Sejumlah platform media sosial dikenakan pajak baru oleh Komdigi. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
DJP membuka ruang kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi. Keduanya dilibatkan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Puan Desak Pemerintah Jelaskan Detail Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak
Indonesia
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Pendampingan dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Babinsa Diwacakanan Dilibatkan Dalam Urusan Pajak, TNI Ngaku Belum Dibicarakan
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Realisasi Investasi Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Capai Rp 94,9 Triliun
Semakin menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat investasi dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Realisasi Investasi Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Capai Rp  94,9 Triliun
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Indonesia
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Proyeksi ini bukan berarti sinyal positif bagi negara Indonesia. Celios melihat situasi ini akan menciptakan ketimpangan ekstrem dengan gap yang sangat jauh.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Bagikan