Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 21 Mei 2025
Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Bimo Wijayanto.(foto: PT Phapros Tbk)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - NAMA Bimo Wijayanto mencuat ke publik setelah ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menempati posisi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Bimo Wijayanto nantinya akan menggantikan Suryo Utomo. Pelantikan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak masih menunggu arahan Sri Mulyani.

Sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, Bimo menjabat Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, pada 2020, Bimo sempat bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Pada 2019 hingga 2020, Bimo bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KSP. Dalam jabatan itu, Bimo bertugas menajamkan program prioritas kementerian-kementerian inti, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan PPATK.

Sementara itu, di Kementerian Keuangan, pada 2014-2015, posisi Bimo terakhir ialah Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) Ditjen Pajak (DJP). Sebelumnya, pada 2007-2009, Bimo menjabat Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Subdirektorat Dampak Kebijakan.

Baca juga:

Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak dan Letjen TNI Djaka Budi sebagai Dirjen Bea Cukai, Diminta Benahi Coretax



Selain di tataran birokrasi kementerian, Bimo juga sempat ditugasi menjadi komite audit di BUMN, yakni PT Asuransi Jasindo. Selanjutnya, pada Agustus 2019 sampai dengan Maret 2022, ia ditunjuk sebagai Komisaris di PT Inka Multi Solusi. Pada Maret 2022 hingga sekarang, ia menjabat Komisaris Independen PT Phapros Tbk.

Latar belakang pendidikan Bimo juga cukup mentereng. Ia mengenyam studi S-1 di UGM pada 2000, lalu melanjutkan S-2 di University of Queensland di Australia pada 2004.

Gelar PhD dalam bidang ekonomi diraihnya dari University of Canberra, Australia, pada 2014. Studi lanjutan, post doctoral, ditempuhnya di Duke University, Amerika Serikat, juga pada 2014.(Asp)


Baca juga:

Dirjen Pajak Pantau Ketat Online Travel Agent Belum Bayar Pajak

#Pajak #Dirjen Pajak Baru #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Pemerintah merencanakan Belanja Negara sebesar Rp 4.097,2 triliun pada 2027 atau tumbuh 3,9 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Indonesia
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Bagi warga DKI Jakarta, Bengkulu, Lampung, Riau, dan Maluku hanya punya waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Awas Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di 5 Provinsi Habis Bulan Ini, Termasuk DKI Jakarta
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Pemerintah dikabarkan akan memungut pajak untuk masyarakat yang ingin jogging.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Indonesia
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
HNV diduga menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Lagi! KPK Tahan Pejabat Tinggi Pajak Diduga Terima Gratifikasi Rp 20 Miliar
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Bagikan