Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 21 Mei 2025
Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Bimo Wijayanto.(foto: PT Phapros Tbk)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - NAMA Bimo Wijayanto mencuat ke publik setelah ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menempati posisi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Bimo Wijayanto nantinya akan menggantikan Suryo Utomo. Pelantikan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak masih menunggu arahan Sri Mulyani.

Sebelum ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, Bimo menjabat Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, pada 2020, Bimo sempat bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Pada 2019 hingga 2020, Bimo bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KSP. Dalam jabatan itu, Bimo bertugas menajamkan program prioritas kementerian-kementerian inti, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan PPATK.

Sementara itu, di Kementerian Keuangan, pada 2014-2015, posisi Bimo terakhir ialah Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) Ditjen Pajak (DJP). Sebelumnya, pada 2007-2009, Bimo menjabat Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Subdirektorat Dampak Kebijakan.

Baca juga:

Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak dan Letjen TNI Djaka Budi sebagai Dirjen Bea Cukai, Diminta Benahi Coretax



Selain di tataran birokrasi kementerian, Bimo juga sempat ditugasi menjadi komite audit di BUMN, yakni PT Asuransi Jasindo. Selanjutnya, pada Agustus 2019 sampai dengan Maret 2022, ia ditunjuk sebagai Komisaris di PT Inka Multi Solusi. Pada Maret 2022 hingga sekarang, ia menjabat Komisaris Independen PT Phapros Tbk.

Latar belakang pendidikan Bimo juga cukup mentereng. Ia mengenyam studi S-1 di UGM pada 2000, lalu melanjutkan S-2 di University of Queensland di Australia pada 2004.

Gelar PhD dalam bidang ekonomi diraihnya dari University of Canberra, Australia, pada 2014. Studi lanjutan, post doctoral, ditempuhnya di Duke University, Amerika Serikat, juga pada 2014.(Asp)


Baca juga:

Dirjen Pajak Pantau Ketat Online Travel Agent Belum Bayar Pajak

#Pajak #Dirjen Pajak Baru #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Paparkan Konsep 'Prabowonomics' di Davos Swiss Hari ini, Buka Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen
Indonesia memanfaatkan WEF Davos sebagai platform strategis untuk menegaskan posisinya sebagai mitra dialog yang kredibel dan kompetitif.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Presiden Prabowo Paparkan Konsep 'Prabowonomics' di Davos Swiss Hari ini, Buka Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen
Indonesia
Presiden Bakal Kenalkan Prabowonomics di World Economic Forum
Dalam paparan tersebut, Presiden Prabowo juga akan membahas mengenai capaian-capaian yang telah diraih Pemerintah dalam satu tahun masa pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Presiden Bakal Kenalkan Prabowonomics di World Economic Forum
Indonesia
Presiden Prabowo Bakal Pidato Khusus di World Economic Forum
World Economic Forum merupakan pertemuan tingkat dunia yang rutin digelar tiap tahun sejak 1971 di Davos, Swiss.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Presiden Prabowo Bakal Pidato Khusus di World Economic Forum
Indonesia
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Program diskon pajak PBB-P2 dan BPHTB berlaku mulai 19 Januari hingga 31 Maret 2026 bagian dari perayaan HUT ke-33 Kota Tangerang
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Berita
Diversifikasi Investasi Global Jadi Pilihan Investor Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Ketidakpastian ekonomi global mendorong investor Indonesia memilih diversifikasi investasi lintas negara untuk mengelola risiko portofolio.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Diversifikasi Investasi Global Jadi Pilihan Investor Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Indonesia
Penurunan Daya Beli Warga Akibat Pekerja Sektor Formal Minim
Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tersebut, pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan yang amat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Penurunan Daya Beli Warga Akibat Pekerja Sektor Formal Minim
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Indonesia
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Rosmauli menyampaikan permohonan maaf DJP kepada masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Bagikan