Profil Benny Mamoto, Pemenang Voting Calon Dewas KPK di Komisi III

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
Profil Benny Mamoto, Pemenang Voting Calon Dewas KPK di Komisi III

Dewas KPK Tepilih Benny Mamoto. Foto: dok Kompolnas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR memutuskan mantan Komisioner Kompolnas Benny Mamoto sebagai salah satu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) periode 2024-2029 terpilih.

Benny Mamoto yang juga mantan polisi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1977 itu berpotensi menjadi Ketua Dewas KPK lantaran terpilih dengan suara terbanyak dalam voting komisi III DPR, yaitu 46 suara.

Pria kelahiran 7 Juni 1957 ini banyak menjalani tugas di bidang reserse selama kiprahnya di korps Bhayangkara. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan di Bareskrim Mabes Polri, termasuk Wakil Direktur II/Ekonomi pada 2006.

Baca juga:

5 Dewas KPK Pilihan Anggota DPR

Mantan polisi dengan pangkat terakhir Irjen bintang dua itu pernah menduduki sejumlah jabatan di Badan Narkotika Nasional (BNN). Puncak kariernya terjadi di tahun 2012-2013, ketika menjabat Deputi Pemberantasan Narkotika BNN hingga pensiun.

Tak hanya itu, Benny juga pernah menjadi Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada 2020-2024. Kala itu, dia terpilih mewakili pakar kepolisian.

Jejak pendidikan Benny juga tergolong mentereng. Dia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Unversitas Krisnadwipayana (1992), lalu lanjut studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2002). Saat ini, dia memegang gelar doktor S3 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. (Knu)

#Benny Mamoto #Dewas KPK #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Indonesia
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka ruang donasi masyarakat untuk bencana alam di tiga provinsi itu menjadi alasan KPK turun tangan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Penyidik AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK
Penyidik Rossa dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan enggan memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Penyidik AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Berita Foto
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Bagikan