Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra sangsi inovasi dan riset di Tanah Air dapat berjalan baik, ketika ada pretensi negara menguasai lembaga penelitian melalui peleburan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurut dia, jika peleburan ini terjadi masa depan dunia riset di Indonesia semakin redup. Apalagi, kata dia, BRIN juga akan meleburkan litbangjirap di seluruh k/L yang berjumlah 48, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di 34 provinsi.
Baca Juga:
PR Panjang Integrasi BRIN, Alasan tidak Dipimpin Menteri Sampai Polemik Birokrasi
"Apa punya kemampuan melakukan riset dan inovasi? Apalagi inovasi yang terpusat, tersentralisasi di BRIN," kata Prof Azyumardi, saat diskusi publik bertema, "Dampak Peleburan LPNK dan Litbang K/L ke BRIN", Kamis (19/8).
Azyumardi integrasi dalam skala raksasa itu berpotensi menghilangkan otonomi kelembagaan litbangjirap. Dia sangsi riset dan inovasi akan berjalan baik ke depan dalam kondisi dikendalikan oleh sebuah struktur yang gemuk, tetapi minim SDM. "Nafsu besar tenaga kurang," kritik guru besar sejarah yang pernah menerima penghargaan dari dari Ratu Inggris Elizabeth II itu.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari melihat sejumlah kemungkinan membatalkan keberadaan BRIN yang hendak mengintegrasikan litbangjirap berbentuk LPNK maupun litbang di kementerian/lembaga. Peluang itu bisa dilihat dari tidak padunya Pasal 48 UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 33 Tahun 2021 tentang BRIN.
Penjelasan Pasal 48 ayat (1) ditulis, yang dimaksud "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang litbangjirap untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.
"Sementara Pasal 1 angka 1 Perpres 33/2021 menyatakan, Badan Riset dan lnovasi Nasional, yang selanjutnya disingkat BRIN, adalah lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi," papar Feri.
Baca Juga:
Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN
Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian coba menawarkan dua opsi integrasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan di Kementerian Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, ketimbang peleburan.
"Soft integration dan integrasi parsial. Ini hasil kajian knowledge sector innitiative," kata Ketua Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian Tahlim Sudaryanto.
Menurut Tahlim, hasil kajian ini sudah disampaikan di berbagai forum. Bukan hanya di internal Kementan, tapi juga di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Sekretariat Negara.
Pada opsi soft integration, kelembagaan tetap melekat di kementerian, tetapi program dan anggaran dikoordinasikan oleh BRIN. Keterkaitan riset dengan kebijakan/program kementerian masih terjaga, tidak menimbulkan gejolak dalam masa transisi.
BRIN memang tidak memiliki kekuasaan penuh dalam koordinasi apabila opsi ini dipilih. Akan tetapi, Tahlim meyakini opsi ini bisa menguatkan skema Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024.
Pada opsi integrasi parsial, sebagian unit kerja litbang bertransformasi menjadi lembaga nonlitbang, dan sebagian berintegrasi dengan BRIN. Opsi ini, Tahlim menggarisbawahi perlunya pengunduran deadline integrasi ke BRIN tidak dipatok akhir tahun 2022.
Integrasi litbang di kementerian/lembaga (K/L) menjadi salah satu yang didorong pemerintah. Lewat surat 22 Juli 2021, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo meminta pejabat pembina kepegawaian di 48 K/L untuk memastikan pengalihan peneliti di litbang ke BRIN tuntas 31 Desember 2022.
Tersedia tiga opsi integrasi: integrasi total, integrasi parsial atau konversi ke nomenklatur, tugas, dan fungsi berbeda. BRIN akan menerima program, SDM priset, dan aset lain. Untuk menjamin karier, BRIN dan K/L akan memetakan dan menentukan pejabat fungsional peneliti yang dialihkan atau tidak dialihkan. Bagi yang tidak dialihkan ke BRIN, pejabat fungsional bisa beralih ke jabatan fungsional di K/L. (*)
Baca Juga:
Pakar UGM Sarankan Pemerintah Agar Mulai Kembangkan Sektor Energi Nuklir
