Produksi Perikanan Melonjak Imbas Kebijakan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Ikan Ilegal

MerahPutih.com - Pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa produksi hasil perikanan di sejumlah daerah melonjak karena dampak dari penenggelaman kapal ikan asing ilegal yang ditangkap oleh aparat Indonesia.

"Produksi perikanan melonjak drastis jika mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Estimasi Sumber Daya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan," kata Abdul Halim di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (22/8)

Abdul Halim memaparkan, berdasarkan keputusan menteri tersebut, estimasi stok ikan dari 9 juta ton diperkirakan dapat naik menjadi sekitar 12,4 juta ton.

Untuk itu, ujar dia, dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan guna menggerakkan usaha perikanan rakyat untuk kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan penenggelaman kapal ikan ilegal merupakan bentuk penegakan kedaulatan di wilayah perairan NKRI.

"Kita juga ingin nilai-nilai kedaulatan ini mewarnai hari kemerdekaan kita," kata Menteri Susi terkait penenggelaman 125 Kapal pelaku penangkapan ikan ilegal, yang digelar serentak di 11 lokasi di seluruh Indonesia.

Penenggelaman dalam rangka hari kemerdekaan tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (20/8).

"Ini merupakan sumbangsih dari berbagai lembaga, terutama di bawah Satgas 115, PSDKP KKP, Bakamla, TNI AL, Polri, dan Kejagung, bahwa penegakkan hukum dan perlindungan sumber daya laut ini sangat penting bagi kita," ujar Menteri Susi.

Ia menjelaskan, penenggelaman ini sengaja dilakukan bertepatan pada momen hari kemerdekaan Indonesia sebagai manifestasi dari upaya memberikan pesan kemerdekaan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan sumber daya perikanan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menekankan pentingnya kerja sama dan konsolidasi di antara instansi dalam menindak tegas pelaku illegal fishing, terutama unsur Satgas 115 yakni KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat terus melanjutkan serta meningkatkan pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan nasional.

"Iskindo mengusulkan kepada Presiden untuk tetap konsisten memberantas dan mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, yang tidak diatur dan tidak dilaporkan, serta penangkapan ikan yang merusak menuju perikanan berkelanjutan," kata Ketua Harian Iskindo Moh Abdi Suhufan. (*)