Zaimul Haq Elfan Habib
PEMILIHAN Umum (Pemilu) serentak tahun 1982 segera berlangsung. Para petinggi juga simpantisan partai sedang sibuk-sibuknya mengatur strategi. Tiga partai peserta, Golongang Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), masing-masing menampilkan jargon-jargon khas dengan tema ideologi.
"Ka`bah di Mekkah, beringin di Indonesia," seru simpatisan PPP. Dengan nada agak mengejek tentang problem ketimpangan ekonomi mereka juga menyeru, "Di atas Golkar, di bawah Ka`bah, bos pilih Golkar, pekerja pilih PPP".
Gokar sebagai representasi Orde Baru pun beroleh serangan jargon-jargon PDI. "Dua pahlawan republik, Soekarno Sang Proklamator, Soeharto mengisinya!".
Pemilu 1982 sangat kental nuansa ideologis. Ketiga partai merupakan representasi pemerintahan Orde Baru, kekuatan politik Islam, dan Nasionalis Bung Karno. "Kampanye Pemilu 1982 berpola pada pemakaian simbol-simbol bersifat ideologis," tulis Iva Maduretna Soejo pada "Asas Tunggal dan Referendum: Telaah atas Ketetapan MPR 1983".
Gesekan tak semata membumbung di jargon-jargon, melainkan berubah bentrok ketika kedua masa berselisihan di jalan. Pada 18 Maret 1982, massa Partai Golongan Karya (Golkar) menguningi Lapangan Banteng, Jakarta. Mereka masih menunggu kehadiran Ali Murtopo, Juru Kampanye partai berlogo beringin tersebut.
Mulanya kampanye berjalan damai. Situasi berubah panas setelah massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melintas. Kedua kubu saling mencela. Tak lama Batu-batu berhamburan. Massa Golkar terpancing, dan mulai meloncat ke jalan mengejar para pendukung PPP.
Fikrul Hanif Sufyan dalam buku Sang Penjaga Tauhid: Studi Protes Tirani Kekuasaan 1982-1985, menegaskan kejadian di atas menjadi pangkal wacana Asas Tunggal Pancasila.
“Awal lahirnya wacana Asas Tunggal Pancasila, bermula dari bentrok fisik antara massa pendukung PPP dengan Golkar di Lapangan Banteng Jakarta,” tulis Fikrul. Penguasa saat itu, Orde Baru, beranggapan Asas Tunggal Pancasila menjadi senjata ampuh untuk mencegah konflik ideologi.
Rentetan peristiwa sedari Prahara 1965 hingga Peristiwa Woyla menjadi alasan mujarab Orde Baru meneguhkan keadaan genting ancaman ideologi negara. Bentrok Golkar dan PPP hanya trigger dari rentetan panjang tersebut. Asas Tunggal Pancasila bertujuan agar negara terhindar dari paham atau ideologi Komunis dan Islam radikal.
Benar saja, satu tahun usai kejadian itu, pada 1983, Soeharto acap menegaskan pentingnya setiap kekuatan sosial politik menerima Asas Tunggal Pancasila. Dalam beberapa forum besar, seperti Halal-bihalal dengan Perwira ABRI 17 Juli 1983, rapat pusat Pepabri 26 Juli 1983, serta kunjungan KNPI 20 September 1983, The Smilling General selalu mengulang betapa ideologi Komunisme dan Islam radikal bisa ditepis menggunakan Asas Tunggal Pancasila.
Mulai saat itu, segenap lini pemerintahan dan pejabat negara Indonesia ikut mensosialisasikan gagasan tersebut. Menteri Agama kala itu, Munawir Sjadzali mensosialisasikan hal tersebut dalam rapat kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI), 5 Maret 1984. Menurutnya, tak ada alasan umat Islam menolak gagasan tersebut.
Kontra
Kalimat Menag Syadzali ternyata jauh panggang dari api. Di lapangan, organisasi-organisasi Islam tak bisa menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas sepeti bunyi penjelasan UU Nomor 3/1985.
Nahdlatul Ulama (NU) juga bersikeras menolak. Saat Sidang Umum MPR 1978 ketika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diwicarakan, NU menentang usulan program pemerintah untuk melakukan indoktrinasi ideologi negara, Pancasila.
Sikap NU ternyata tidak bulat. Beberapa tokoh mencoba mencari jalan tengah. KH As'ad Syamsul Arifin mendatangi langsung Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana untuk mempertanyakan polemik Asas Tunggal Pancasila.
Pertemuan itu menemui hasil. Akhirnya, pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Mereka resmi mendukung Asas Tunggal Pancasila.
“Muhammadiyah terkesan sangat berhati-hati dan menunggu disahkannya asas tunggal oleh DPR,” kata Fikrul Hanif.
Perseteruan tajam bahkan terjadi di internal Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Sebagian mereka setengah terpaksa menerima gagasan tersebut, tapi sebagian lainnya tetap menolak. Kelompok HMI penolak gagasan itu lalu membentuk HMI tandingan, dikenal sebagai HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO).
Pelajar Islam Indonesia (PII) dan tokoh-tokoh Islam macam Deliar Noer, A.M. Fatwa, dan Sjafrudin Prawiranegara, berbasis di Sumatera juga berang dengan ketetapan tersebut. Akhirnya, pada 17 April 1987 PII akhirnya dibubarkan karena tak mendapat izin.
Deliar Noer pada Beberapa Masalah Politik, menilai asas tunggal partai menafikan kebinekaan masyarakat yang berkembang menurut keyakinan masing-masing, mengandung paksaan, menafikan hubungan agama dengan politik untuk mendorong sekulerisasi politik, menutup argumentasi, dan menghalangi kemungkinan perkembangan paham-paham atau tiadanya tantangan alternatif pemikiran dalam pembinaan dan pembangunan negara. (*) Zaimul Haq Elfan Habib
