Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dianggap bisa merusak demokrasi di Indonesia. Hal ini memungkinkan sosok kredibel dan potensial tidak bisa maju dalam pemilihan umum.
Menurut Direktur Eksekutif Indo Parameter, Tri Wibowo Santoso aturan PT membuat daya tawar partai politik semakin tinggi. Sehingga memperbesar peluang praktik mahar politik.
"Bila ada sosok kredibel, berintegritas, dan hebat ingin maju menjadi pemimpin bangsa tak punya kapital, maka jangan harap bisa berkompetisi. Karena, biaya mahar politik guna mendapatkan tiket pilpres sangat mahal,” ujar pria yang karib disapa Bowo dalam keterangannya, Selasa (30/11).
Baca Juga
Mahar politik ini, kata Bowo, bisa dijadikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai Presiden. Jika sudah terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir dengan baik.
Ia melanjutkan, dalam konteks Omnibus Law terkait UU Cipta Kerja, sudah sangat jelas merugikan buruh. Karena ada kebijakan upah murah, hilangnya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing, berkurangnya kompensasi pesangon, dan semakin mudah melakukan PHK serta masuknya tenaga kerja asing dengan mudah.
“Masih soal Omnibus Law terkait UU Minerba, para pengusaha batu bara tak perlu lagi membayar royalti, sehingga negara kehilangan pemasukan triliunan rupiah. Lalu, masyarakat bisa dipolisikan bila menolak tambang. Masyarakat juga tidak bisa lagi mengadu ke Pemda, dan tambang bisa beroperasi meski merusak lingkungan,” jelas dia.
Baca Juga
Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik
Untuk itu, ia berharap semua partai politik di Senayan bersepakat untuk menghapuskan PT agar demokrasi bisa sehat. Lagipula, penghapusan PT memberikan peluang besar bagi partai politik untuk menjagokan figurnya sendiri tanpa harus berkoalisi.
Sementara, akademisi Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menilai salah satu figur yang bisa menjadi opsi sebagai sosok pemimpin adalah Rizal Ramli. Saat berada di Kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli mampu menaikan ekonomi dari minus 3 menjadi positif 4,5 atau naik 7,5 persen hanya dalam waktu 21 bulan.
Selain itu, Rizal juga dinilai memompa daya beli menengah ke bawah selama krisis dengan cara menaikkan gaji PNS, ABRI, pensiunan hingga 125 persen hingga restrukturisasi kredit kecil.
Baca Juga:
Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri
“Aturan PT inilah yang menghambat keinginan masyarakat untuk mendapatkan figur pemimpin yang mampu mengubah Indonesia dari keterpurukan,” imbuh Herdi.
Sedikitnya, ada 22 gubernur masuk penjara karena korupsi. Sementara bupati dan walikota masuk penjara hampir 125 orang. Artinya yang rusak adalah sistemnya, karena sudah jadi demokrasi kriminal.
“Kalau cuma 1-5 oke lah itu individu, kalau 22 dari 34 gubernur masuk karena korupsi itu berarti sistem bandar ini tidak beres,” pungkas Herdi. (Ayu)
