Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai langkah lembaga antirasuah menolak permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2018 sudah tepat. Permintaan itu merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap KPK.
“Jabatan yang melekat pada Pak Wiranto adalah Menkopolhukam. Jangankan Kementerian, Presiden pun tidak bisa mengintervensi KPK,” kata Samad dalam keterangan tertulisnya kepada MerahPutih.com, Rabu (14/3).
Penolakan itu penting dilakukan agar tidak menghambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi terhadap para calon kepala daerah yang sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam sistem tata negara, KPK ditempatkan sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Termasuk korupsi yang dilakukan di sejumlah daerah yang melibatkan calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana.
“Kalaupun KPK meluluskan permintaan Wiranto untuk menunda pengumuman tersangka, maka dampak yang ditimbulkan atas penundaan itu tidaklah kecil dan bahkan semakin buruk,” tegasnya.
Dia lantas mencontohkan, apabila seorang kepala daerah yang semula sudah dilakukan pengusutan terhadap kasus korupsi tapi kemudian ditunda karena adanya permintaan, setelah selesainya pilkada dan dilantik menjadi kepala daerah, persoalan akan kembali muncul.
“Selain merugikan biaya, waktu, dan tenaga untuk menyelenggarakan Pilkada, kata Abraham, juga merugikan rakyat pemilih yang tidak percaya lagi pemimpinnya sendiri karena mereka merasa dipimpin oleh kepala daerah yang korup,” tuturnya.
Meski begitu, permintaan Wiranto tersebut dapat dikategorikan sebagai intervensi terhadap tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.
"Jadi KPK tidak perlu menanggapi permintaan Pak Wiranto itu. Syukur kalau malah menolaknya secara tegas," pungkas Samad.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengatakan pemerintah sepakat meminta KPK untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi.
Hal tersebut merupakan hasil koordinasi dirinya dengan pihak penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, dan lainnya dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/3).
Menurut Wiranto jika hal tersebut tidak ditunda maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada, sebab perkara tersebut pasti akan dibawa ke ranah politik.
Mantan Panglima ABRI ini juga berpendapat penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh KPK akan berisiko pada proses pencalonan yang bersangkutan, karena dia adalah perwakilan dari partai politik atau mewakili para pemilih. (Pon)
