Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - WACANA penerapan work from home (WFH) bagi pekerja imbas konflik Timur Tengah memicu sorotan tajam. Partai Golkar mengusulkan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang. Hal itu termasuk opsi dan skenario lainnya dalam merespons perang di Timur Tengah.
"Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting yakni menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," kata Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI Ahmad Irawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/3).
Ahmad Irawan mengusulkan kebijakan WFH bisa diterapkan tiga provinsi mulai dari Jakarta, Jawa Barat (Jabar) hingga Banten karena penggunaan BBM yang tinggi di wilayah tersebut. Sementara itu, daerah lain, kata dia, tidak harus diberlakukan WFH.
Dengan pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan, Banten, yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan, daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. "Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," jelasnya.
Baca juga:
Ia meminta pemerintah untuk mengkaji dan memetakan terlebih dahulu sebelum menerapkan wacana WFH tersebut. Ia menyebut kebijakan WFH seharusnya hanya bersifat darurat. "WFH juga harus dilihat sebagai respons darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Prabowo mengatakan Pakistan menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta. Hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.(knu)
Baca juga:
Menteri PANRB Keluarkan Edaran Kerja WFO dan WFH serta WFA Ditetapkan Pimpinan Instansi
