Presiden Prabowo Minta Terapkan WFH Imbas Konflik Timur Tengah, Golkar Usul hanya Diterapkan di DKI, Jabar, dan Banten

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 17 Maret 2026
Presiden Prabowo Minta Terapkan WFH Imbas Konflik Timur Tengah, Golkar Usul hanya Diterapkan di DKI, Jabar, dan Banten

Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI Ahmad Irawan/ dok Partai Golkar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WACANA penerapan work from home (WFH) bagi pekerja imbas konflik Timur Tengah memicu sorotan tajam. Partai Golkar mengusulkan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang. Hal itu termasuk opsi dan skenario lainnya dalam merespons perang di Timur Tengah.

"Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting yakni menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," kata Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI Ahmad Irawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/3).

Ahmad Irawan mengusulkan kebijakan WFH bisa diterapkan tiga provinsi mulai dari Jakarta, Jawa Barat (Jabar) hingga Banten karena penggunaan BBM yang tinggi di wilayah tersebut. Sementara itu, daerah lain, kata dia, tidak harus diberlakukan WFH.

Dengan pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan, Banten, yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan, daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. "Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," jelasnya.

Baca juga:

Pemprov DKI Perbolehkan ASN Jakarta WFH Selama Ramadan


Ia meminta pemerintah untuk mengkaji dan memetakan terlebih dahulu sebelum menerapkan wacana WFH tersebut. Ia menyebut kebijakan WFH seharusnya hanya bersifat darurat. "WFH juga harus dilihat sebagai respons darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Prabowo mengatakan Pakistan menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta. Hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.(knu)

Baca juga:

Menteri PANRB Keluarkan Edaran Kerja WFO dan WFH serta WFA Ditetapkan Pimpinan Instansi




#Presiden Prabowo #Konflik Timur Tengah #Work From Home (WFH)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Haji 2026, Kang Cucun: Presiden Perintahkan Antrean Dipangkas Lagi
Presiden ingin agar antrean ibadah haji yang saat ini hampir mencapai 30 hingga 40 tahun dapat ditekan menjadi sekitar 26 tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Haji 2026, Kang Cucun: Presiden Perintahkan Antrean Dipangkas Lagi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gara-gara Kasus Korupsi, Prabowo Ganti MBG dengan Bantuan Tunai
Bakom menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gara-gara Kasus Korupsi, Prabowo Ganti MBG dengan Bantuan Tunai
Indonesia
Arti Penting Kedatangan Presiden Jerman ke Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Kunjungan itu menandai rangkaian peringatan 75 tahun hubungan bilateral kedua negara yang akan diperingati pada 2027.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Arti Penting Kedatangan Presiden Jerman ke Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Indonesia
Bertemu Presiden Jerman, Prabowo Bahas Kerja Sama Bisnis dan Tenaga Kerja yang bakal Untungkan Indonesia
Kedua presiden membahas potensi kerja sama bisnis, energi, iklim, tenaga kerja, dan budaya.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Bertemu Presiden Jerman, Prabowo Bahas Kerja Sama Bisnis dan Tenaga Kerja yang bakal Untungkan Indonesia
Dunia
Iran Kembali Tutup Total Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Langsung Meroket
Harga minyak dunia naik lebih dari 2 dolar AS per barel setelah Iran menutup total Selat Hormuz menyusul serangan tambahan Amerika Serikat.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Iran Kembali Tutup Total Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Langsung Meroket
Indonesia
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Kementerian PANRB menyebut kebijakan WFH ASN tidak menurunkan kinerja maupun kualitas pelayanan publik. Sebanyak 95 persen layanan tetap stabil dan digitalisasi pemerintahan semakin meningkat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Presiden Prabowo Targetkan Renovasi 400 RS dan Modernisasi 10 Ribu Puskesmas dalam 3 Tahun
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan nasional, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan layanan kesehatan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Presiden Prabowo Targetkan Renovasi 400 RS dan Modernisasi 10 Ribu Puskesmas dalam 3 Tahun
Indonesia
Presiden Prabowo Bertemu Luhut dan Chatib Basri Bahas Strategi Ekonomi, bukan Kursi Menkeu
Luhut hadir sebagai Ketua DEN, sedangkan Chatib Basri merupakan anggota DEN. 

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Presiden Prabowo Bertemu Luhut dan Chatib Basri Bahas Strategi Ekonomi, bukan Kursi Menkeu
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Bagikan