Presiden Prabowo Minta Terapkan WFH Imbas Konflik Timur Tengah, Golkar Usul hanya Diterapkan di DKI, Jabar, dan Banten

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 17 Maret 2026
Presiden Prabowo Minta Terapkan WFH Imbas Konflik Timur Tengah, Golkar Usul hanya Diterapkan di DKI, Jabar, dan Banten

Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI Ahmad Irawan/ dok Partai Golkar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WACANA penerapan work from home (WFH) bagi pekerja imbas konflik Timur Tengah memicu sorotan tajam. Partai Golkar mengusulkan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang. Hal itu termasuk opsi dan skenario lainnya dalam merespons perang di Timur Tengah.

"Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting yakni menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," kata Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI Ahmad Irawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/3).

Ahmad Irawan mengusulkan kebijakan WFH bisa diterapkan tiga provinsi mulai dari Jakarta, Jawa Barat (Jabar) hingga Banten karena penggunaan BBM yang tinggi di wilayah tersebut. Sementara itu, daerah lain, kata dia, tidak harus diberlakukan WFH.

Dengan pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan, Banten, yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan, daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. "Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," jelasnya.

Baca juga:

Pemprov DKI Perbolehkan ASN Jakarta WFH Selama Ramadan


Ia meminta pemerintah untuk mengkaji dan memetakan terlebih dahulu sebelum menerapkan wacana WFH tersebut. Ia menyebut kebijakan WFH seharusnya hanya bersifat darurat. "WFH juga harus dilihat sebagai respons darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Prabowo mengatakan Pakistan menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta. Hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.(knu)

Baca juga:

Menteri PANRB Keluarkan Edaran Kerja WFO dan WFH serta WFA Ditetapkan Pimpinan Instansi




#Presiden Prabowo #Konflik Timur Tengah #Work From Home (WFH)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Digeledah Penyidik, Rumah Oknum Perwira Diduga Jadi Posko Makar terhadap Prabowo
Lokasi-lokasi yang digeledah berkaitan dengan Brigjen TK dan Kombes IM.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Digeledah Penyidik, Rumah Oknum Perwira Diduga Jadi Posko Makar terhadap Prabowo
Indonesia
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Kedua tokoh yang diusulkan presiden semestinya telah menyatakan kesediaan sebelum namanya disampaikan kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Indonesia
Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perdagangan Bebas dan Integrasi Ekonomi ASEAN
Demi meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di tengah dinamika perekonomian global.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perdagangan Bebas dan Integrasi Ekonomi ASEAN
Indonesia
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Presiden turut menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat karhutla.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Indonesia
PKS Minta Pengisian Jabatan Wapres Jaga Stabilitas dan Kesinambungan Pemerintahan
Proses tersebut perlu berjalan sesuai dengan konstitusi dengan tetap menjaga suasana politik yang kondusif.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Minta Pengisian Jabatan Wapres Jaga Stabilitas dan Kesinambungan Pemerintahan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Prabowo juga dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukung pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Indonesia
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Demokrat menghormati kewenangan konstitusional Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Bagikan