Presiden Jokowi Umumkan Momen Bersejarah 51 Persen Saham PT Freeport Milik Indonesia

MerahPutih.Com - Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pelunasan divestasi saham 51 persen PT Freeport kepada PT Inalum. Dengan pelunasan tersebut, kini saham mayoritas Freeport dikuasai Indonesia.

"Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Kredensia, Istana Merdeka Jakarta, Jumat (21/12).

Presiden Jokowi menjelaskan kepemilikan mayoritas itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kepala Negara mengatakan dengan implementasi tersebut maka jumlah pendapatan dari pajak dan royalti akan lebih baik.

"Terakhir juga tadi saya dapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati, artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja," ujar Jokowi.

Pemerintah daerah di Papua, tambah Kepala Negara, juga mendapatkan 10 persen dari saham yang ada.

Presiden telah menerima sejumlah menteri dan pejabat terkait divestasi PT Freeport antara lain Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKPM Thomas Lembong, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, dan Pejabat Eksekutif Tertinggi PT Freeport Mcmoran Richard Adkerson.

Saham PTFI yang dimiliki oleh PT Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya secara resmi mengalihkan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada INALUM sehingga kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Jakarta.

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi.

PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun. Terkait dengan pengalihan saham, INALUM telah membayar 3,85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Kepemilikan 51, 23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41, 23 persen untuk INALUM dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua.

Sebagaimana dilansir Antara INALUM akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar 819 juta dolar yang dijaminkan dengan saham 40 persen di IPMM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

Penyerahan IUPK dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson dan Direktur Utama PTFI Tony Wenas di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: TGB Jadi Kader Golkar Jabat Korbid Keumatan dan Wakil Ketua Bappilu