Presiden Jokowi Singgung Krisis Rakhine State di KTT ASEAN

MerahPutih.com - Krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Rakhine State, Myanmar menjadi isu kawasan dan internasional. Gelombang pengungsi etnis Rohingya ke Pakistan dan negara-negara lain, termasuk Indonesia menuntut negara-negara ASEAN turut berperan aktif menyelesaikan masalah ini.

"Kita semua sangat prihatin dengan krisis kemanusiaan di Rakhine State dan juga paham akan kompleksitas masalah di Rakhine State, namun kita juga tidak dapat berdiam diri,” kata Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada Pleno KTT ASEAN ke-31 yang diselenggarakan di Philippines International Convention Center Manila, Filipina, Senin (13/11).

“Krisis kemanusiaan ini tidak saja menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN namun juga dunia,” ucap Presiden lagi.

Untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini harus ada kepercayaan dan solidaritas di antara negara-negara anggota ASEAN. Semakin lama masalah ini dibiarkan maka akan berdampak pada keamanan dan stabilitas kawasan termasuk munculnya radikalisme dan trafficking in person (perdagangan manusia).

“Kita harus bergerak bersama. Myanmar tidak boleh tinggal. ASEAN juga tidak boleh tinggal diam,” kata Presiden ketujuh RI itu.

Indonesia sendiri telah turut membantu mengatasi krisis kemanusiaan tersebut dengan berkontribusi memberikan bantuan kemanusiaan.

“Indonesia telah menyampaikan usulan formula 4+1 untuk Rakhine, termasuk mendukung implementasi rekomendasi Kofi Annan,” tutur Presiden.

Indonesia juga mencatat pidato “Report to the People” dari State Counsellor Myanmar. Presiden mengharapkan agar tiga butir dalam pidato tersebut yaitu repatriation and humanitarian assistance; resettlement and rehabilitation; dan development and durable peace dapat diimplementasikan.

Presiden Jokowi juga berharap agar The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) dapat diberikan akses secara penuh untuk dapat membantu.

Di akhir pidatonya, Presiden menegaskan sekali lagi bahwa krisis kemanusiaan di Rakhine State perlu segera diselesaikan. (*)