Presiden Jokowi Minta Skema Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan anak buahnya untuk memastikan skema jaring perlindungan sosial tetap sasaran dan berjalan efektif.

"Dalam jangka pendek, semua skema program berkaitan dengan jaring perlindungan sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, betul-betul harus dipastikan berjalan efektif," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/9)

Baca Juga

COVID-19 Ancam Keselamatan Warga, DPR Desak Pemerintah Segera Sediakan Vaksin

Kepala Negara menjelaskan skema jaring perlindungan sosial harus dipastikan menjangkau warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat desa yang terkena dampak pandemi COVID-19.

"Begitu juga pelaksanaan (program) padat karya tunai di desa, betul-betul harus dikawal sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan kerja, atau yang berasal dari keluarga tidak mampu di desa," ungkapnya dilansir Antara.

Presiden juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 harus dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki dan mereformasi strategi besar transformasi ekonomi desa.

Baca Juga

ADB Gelontorkan Rp7,5 Triliun Untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia

Sebelumnya, pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial dalam program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dari Rp203,9 triliun menjadi Rp242 triliun melalui realokasi anggaran pada program yang kurang lancar realisasinya.

“Karena memang masih banyak kelas menengah ke bawah perlu ditolong,” kata Sekretaris Eksekutif I Komite PCPEN Raden Pardede dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.

Hingga 16 September 2020 realisasi belanja perlindungan sosial mencapai Rp134,45 triliun atau 60,6 persen terhadap pagu sebesar Rp203,9 triliun dan hingga akhir tahun ini ditambah menjadi Rp242 triliun.

Belanja perlindungan sosial itu diarahkan untuk program yang selama ini sudah dijalankan termasuk beberapa program baru seperti subsidi gaji, subsidi gaji guru honorer, subsidi kuota internet, perpanjangan diskon listrik dan tambahan dana bergulir (LPDB).

Dengan peningkatan belanja perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah, diharapkan mereka dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan menggunakan bantuan itu untuk konsumsi khususnya untuk kebutuhan esensial.

“Dengan mereka belanja maka permintaan barang dalam negeri naik, kalau naik maka penciptaan lapangan kerja bisa terjadi dan selanjutnya ekonomi bergerak dan itu akan berputar," ujarnya. (*)