Luhung Sapto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memahami bila ada pemilik sertifikat yang ingin mengagunkan sertifikatnya ke bank. Namun, harus dimanfaatkan untuk menambah modal usaha atau hal yang produktif bukan untuk membeli mobil atau motor.
Presiden Jokowi meminta agar pemilik sertifikat berpikir matang sebelum mengagunkan sertifikatnya ke bank.
"Tapi hati-hati kalau mau disekolahkan (diagunkan) di bank. Hati-hati, dihitung, dikalkulasi usahanya, masuk enggak? Bisa mencicil setiap bulan enggak?" kata Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bali, di Badung, Bali, Jumat (8/9).
Dalam acara yang dihelat di Lapangan Mangupraja Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut, Presiden meminta kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, termasuk dalam pengurusan sertifikat tanah.
Dijelaskan Presiden, bahwa salah satu kendala lambatnya pengurusan sertifikat tanah adalah kurangnya tenaga juru ukur. Kini BPN telah memiliki juru ukur sebanyak 4.500 orang dari semula hanya 2.000 orang.
"Sehingga mengukurnya lebih cepat, jadi enggak ada alasan lagi mengukurnya lamban," ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 3.500 sertifikat ke masyarakat Bali yang berasal dari empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar.
Saat ini baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat dari 126 juta bidang tanah yang ada. Untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah, Presiden telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN untuk menyerahkan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan tahun 2019 menjadi 9 juta sertifikat. (*)
